Foto bersama Komisi 4 bersama KSPI, perwakilan karyawan dan pihak Disnaker (Foto BeritaManado.Com)
Manado – Ketua Komisi 4 DPRD Sulut James Karinda menyoroti sistem pengawasan Disnaker terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak maksimal. Jelas Karinda, soal UMP, THR hingga PHK adalah masalah klasik yang tak kunjung selesai.
“Sudah puluhan tahun masalah UMP tak kunjung selesai.
UMP dan THR sudah normatif. Disnaker jangan cuma duduk di kantor, harus turun ke perusahaan-perusahaan”, tutur Karinda saat hearing bersama Disnaker, Jumat (13/3/2015).
Terkait pengawasan, Sekretaris Disnaker Sulut, Supartoyo SH.MM, mengatakan Disnaker tidak memiliki anggaran.
“Anggaran pengawasan hampir tidak ada. Kendaraan untuk pengawasanpun tidak ada. Kami menargetkan periksa lima perusahaan setiap bulan”, tukas Supartoyo. (jerrypalohoon)
