Manado – Saat ini pendidikan gratis sudah sampai di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sehingga untuk uang SPP sudah tidak ada, namun “sebagai pengganti” dilakukan pungutan uang komite kepada orang tua murid relatif besar di setiap SMA/SMK di kota Manado
Drs. Trans Tuerah MPD selaku kepala sekolah di SMK N 6, mengakui sekolah mengalami dilema membayar gaji guru honor tidak tahu harus ambil dimana? Karena waktu lalu diambil dari uang SPP, sekarang namanya uang komite diambil lewat pembicaraan orang tua murid.
“Kalaupun komite dihilangkan, biaya honor guru, tata usaha, dan fasilitas guru, di SMK 6 akan ambil dimana lagi,? Padahal SMK N 6 ini berapa kali mengharumkan Sulut,” kata Trans Tuerah kepada beritamanado.com, Senin (23/01/2017) di ruang kerjanya.
Lanjutnya, ketika aturan ini dikeluarkan berarti pemerintah sudah harus ada perhatian khusus seperti memberikan kontribusi untuk sekolah seperti dana tambahan untuk operasional sekolah.
Salah-satu siswa SMK N 6 kepada beritamanado.com mengakui besaran uang komite yang harus di bayarnyaadalah Rp. 200.000 per bulan.
Disisi lain, Noldy Pangemanan selaku Humas SMK N 2 Manado mengatakan, uang komite bentuk partisipasi dari keluarga untuk operasi sekolah.
“Untuk pembayaran ada 150.000 dan 200.000 rupiah, pembayaran ini relatif, hal ini dilakukan karena kalau tidak ada bantuan dari orang tua sulit juga. Sekolah ini besar, jadi harus ada pembiayaan besar seperti pembiayaan tenaga honorer dan pembiayaan kebersihan sekolah dan lain lain,” tandas Noldy Pangemanan, Selasa (24/1/2017). (YohanesTumengkol)
Manado – Saat ini pendidikan gratis sudah sampai di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sehingga untuk uang SPP sudah tidak ada, namun “sebagai pengganti” dilakukan pungutan uang komite kepada orang tua murid relatif besar di setiap SMA/SMK di kota Manado
Drs. Trans Tuerah MPD selaku kepala sekolah di SMK N 6, mengakui sekolah mengalami dilema membayar gaji guru honor tidak tahu harus ambil dimana? Karena waktu lalu diambil dari uang SPP, sekarang namanya uang komite diambil lewat pembicaraan orang tua murid.
“Kalaupun komite dihilangkan, biaya honor guru, tata usaha, dan fasilitas guru, di SMK 6 akan ambil dimana lagi,? Padahal SMK N 6 ini berapa kali mengharumkan Sulut,” kata Trans Tuerah kepada beritamanado.com, Senin (23/01/2017) di ruang kerjanya.
Lanjutnya, ketika aturan ini dikeluarkan berarti pemerintah sudah harus ada perhatian khusus seperti memberikan kontribusi untuk sekolah seperti dana tambahan untuk operasional sekolah.
Salah-satu siswa SMK N 6 kepada beritamanado.com mengakui besaran uang komite yang harus di bayarnyaadalah Rp. 200.000 per bulan.
Disisi lain, Noldy Pangemanan selaku Humas SMK N 2 Manado mengatakan, uang komite bentuk partisipasi dari keluarga untuk operasi sekolah.
“Untuk pembayaran ada 150.000 dan 200.000 rupiah, pembayaran ini relatif, hal ini dilakukan karena kalau tidak ada bantuan dari orang tua sulit juga. Sekolah ini besar, jadi harus ada pembiayaan besar seperti pembiayaan tenaga honorer dan pembiayaan kebersihan sekolah dan lain lain,” tandas Noldy Pangemanan, Selasa (24/1/2017). (YohanesTumengkol)