MANADO – Prestasi pemerintahan provinsi Sulawesi Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap pengelolahan keuangan daerah tahun 2010 ternyata tak diikuti kabupaten/kota. Beruntung masih ada kota Bitung dan kabupaten Minahasa yang pemerintahannya berhasil mempertahankan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti raihan tahun sebelumnya.
Sementara 6 kabupaten/kota lainnya yang diumumkan BPK meraih opini Tidak Wajar diantaranya, kabupaten Bolaang Mongondow, Sangihe, Talaud, Sitaro, Bolmut dan Kota Kotamobagu. Kabupaten Bolsel lebih memiriskan diganjar BPK, “Tidak Menyatakan Pendapat,” alias disclaimer.
Terkait laporan BPK tersebut, pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, berpendapat perluanya komitmen kuat dari setiap kepala pemerintahan untuk mengatur dan menata pengelolahan keuangan. Dibutuhkan SDM tenaga akuntansi yang profesional.
“Pengelolahan keuangan yang baik butuh komitmen dari pemerintahan daerah terutama walikota dan bupati. Mutlak dibutuhkan tenaga akuntansi yang profesional seperti yang digunakan Pemprov Sulut,” tutur mantan aktifis UGM ini sambil mengingatkan gubernur SH Sarundajang dapat melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota demi terwujudnya tata kelolah keuangan daerah yang akuntabel.
Terkait incumbent kepala daerah yang memperoleh predikat Tidak Wajar tapi mencalonkan diri pada pemilukada berikut, Tumbelaka menyebutnya sebagai hak yang bersangkutan.
“Penilaian Tidak Wajar itu tidak berkaitan langsung pada pencalonan incumbent. Tapi semoga saja tidak berpengaruh pada kasus korupsi, karena jika nantinya terbukti maka akibatnya ada pada masyarakat sendiri,” tukasnya dengan makna mengingatkan.
Diketahui, beberapa kepala daerah yang memperoleh penilaian tidak wajar namun akan tetap maju pada pemilukada berikut diantaranya, Tonny Supit, bupati Sitaro, Hamdan Datunsolang, bupati Bolmut dan Djelantik Mokodompit, walikota Kota Kotamonagu.
Sementara incumbent Winsulangi Salindeho, telah lebih dulu menyatakan maju pada pemilukada Sangihe yang tahapan pencoblosannya pada bulan September 2011 mendatang. (jry)
MANADO – Prestasi pemerintahan provinsi Sulawesi Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap pengelolahan keuangan daerah tahun 2010 ternyata tak diikuti kabupaten/kota. Beruntung masih ada kota Bitung dan kabupaten Minahasa yang pemerintahannya berhasil mempertahankan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti raihan tahun sebelumnya.
Sementara 6 kabupaten/kota lainnya yang diumumkan BPK meraih opini Tidak Wajar diantaranya, kabupaten Bolaang Mongondow, Sangihe, Talaud, Sitaro, Bolmut dan Kota Kotamobagu. Kabupaten Bolsel lebih memiriskan diganjar BPK, “Tidak Menyatakan Pendapat,” alias disclaimer.
Terkait laporan BPK tersebut, pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, berpendapat perluanya komitmen kuat dari setiap kepala pemerintahan untuk mengatur dan menata pengelolahan keuangan. Dibutuhkan SDM tenaga akuntansi yang profesional.
“Pengelolahan keuangan yang baik butuh komitmen dari pemerintahan daerah terutama walikota dan bupati. Mutlak dibutuhkan tenaga akuntansi yang profesional seperti yang digunakan Pemprov Sulut,” tutur mantan aktifis UGM ini sambil mengingatkan gubernur SH Sarundajang dapat melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota demi terwujudnya tata kelolah keuangan daerah yang akuntabel.
Terkait incumbent kepala daerah yang memperoleh predikat Tidak Wajar tapi mencalonkan diri pada pemilukada berikut, Tumbelaka menyebutnya sebagai hak yang bersangkutan.
“Penilaian Tidak Wajar itu tidak berkaitan langsung pada pencalonan incumbent. Tapi semoga saja tidak berpengaruh pada kasus korupsi, karena jika nantinya terbukti maka akibatnya ada pada masyarakat sendiri,” tukasnya dengan makna mengingatkan.
Diketahui, beberapa kepala daerah yang memperoleh penilaian tidak wajar namun akan tetap maju pada pemilukada berikut diantaranya, Tonny Supit, bupati Sitaro, Hamdan Datunsolang, bupati Bolmut dan Djelantik Mokodompit, walikota Kota Kotamonagu.
Sementara incumbent Winsulangi Salindeho, telah lebih dulu menyatakan maju pada pemilukada Sangihe yang tahapan pencoblosannya pada bulan September 2011 mendatang. (jry)