BITUNG—Rencana Pemkot Bitung untuk melakukan pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Bukan hanya para LSM yang menolak kebijakan tersebut, tapi salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude juga menyatakan kebijakan tersebut kurang tepat.
Malah Tatanude dengan tegas meminta agara kebijakan perampingan THL dijajaran Pemkot Bitung tidak dilakukan dan perlu kajian lebih mendalam. “Pemkot Bitung jangan korbankan THL, karena jelas kebijakan tersebut akan menyengsarakan THL sebab ada banyak THL yang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan ada juga THL yang mencoba memperbaiki hidup dengan cara kembali studi dengan mengandalkan honor yang mereka terima,” kata Tatanude, Kamis (22/9).
Apalagi menurut Tatanude, THL lebih paham tugasnya dari kebanyakan PNS yang setiap hari tidak jelas apa yang menjadi tugasnya dikantor. “Coba jika memang Pemkot Bitung adil, silakan uji THL dengan PNS dalam bekerja, dan jelas dalam jam kerja THL jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan PNS,” katanya.
Tatanude sendiri menilai, alasan Pemkot Bitung melakukan pengurangan karena pembiayaan yang terlalu besar dalam APBD dianggap hanya mengada-ada. Karena menurutnya, selama ini Pemkot Bitung mampu untuk mengalokasikan anggaran, tapi kenapa baru sekarang mengeluh soal anggaran THL, kenapa tidak dari dulu.
“Kalau memang karena alasan tersebut maka saya usulkan agar Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) dari pajabat esalon 2 dan 3 saja yang dikurangi dan disubsidi kepada THL. Itu lebih rasional dari pada melakukan pengurangan THL, kan mereka juga dibayar oleh uang negara,” tegas Tatanude.
Lebih lanjut ia mencontohkan THL yang berada di kantor DPRD Kota Bitung. Dimana menurutnya, untuk pengurusan keuangan DPRD Kota Bitung ditangani oleh THL yang seharusnya ditangani oleh PNS. Belum lagi aktivitas lain yang dikerjakan oleh THL di Kantor DPRD Kota Bitung yang menurutnya masih sangat membutuhkan tenaga THL yang lebih bagus dalam bekerja jika dibandingkan PNS.
Sementara itu, Kepala BKDD Kota Bitung, Ferdinand Tangkudung mengatakan jika perampingan THL dilaksanakan karena ada surat dari Kementerian keuangan kalau belanja pebawai dari Pemkot dinilai tinggi. “Belanja Pegawai Pemkot Bitung telah mencapai 61 persen. Peringatan inilah yang membuat Pemkot mengambil kesimpulan untuk melakukan pengurangan agar Belanja Publik bisa lebih tinggi,” kata Tangkudung.(en)
BITUNG—Rencana Pemkot Bitung untuk melakukan pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Bukan hanya para LSM yang menolak kebijakan tersebut, tapi salah satu anggota DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude juga menyatakan kebijakan tersebut kurang tepat.
Malah Tatanude dengan tegas meminta agara kebijakan perampingan THL dijajaran Pemkot Bitung tidak dilakukan dan perlu kajian lebih mendalam. “Pemkot Bitung jangan korbankan THL, karena jelas kebijakan tersebut akan menyengsarakan THL sebab ada banyak THL yang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan ada juga THL yang mencoba memperbaiki hidup dengan cara kembali studi dengan mengandalkan honor yang mereka terima,” kata Tatanude, Kamis (22/9).
Apalagi menurut Tatanude, THL lebih paham tugasnya dari kebanyakan PNS yang setiap hari tidak jelas apa yang menjadi tugasnya dikantor. “Coba jika memang Pemkot Bitung adil, silakan uji THL dengan PNS dalam bekerja, dan jelas dalam jam kerja THL jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan PNS,” katanya.
Tatanude sendiri menilai, alasan Pemkot Bitung melakukan pengurangan karena pembiayaan yang terlalu besar dalam APBD dianggap hanya mengada-ada. Karena menurutnya, selama ini Pemkot Bitung mampu untuk mengalokasikan anggaran, tapi kenapa baru sekarang mengeluh soal anggaran THL, kenapa tidak dari dulu.
“Kalau memang karena alasan tersebut maka saya usulkan agar Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) dari pajabat esalon 2 dan 3 saja yang dikurangi dan disubsidi kepada THL. Itu lebih rasional dari pada melakukan pengurangan THL, kan mereka juga dibayar oleh uang negara,” tegas Tatanude.
Lebih lanjut ia mencontohkan THL yang berada di kantor DPRD Kota Bitung. Dimana menurutnya, untuk pengurusan keuangan DPRD Kota Bitung ditangani oleh THL yang seharusnya ditangani oleh PNS. Belum lagi aktivitas lain yang dikerjakan oleh THL di Kantor DPRD Kota Bitung yang menurutnya masih sangat membutuhkan tenaga THL yang lebih bagus dalam bekerja jika dibandingkan PNS.
Sementara itu, Kepala BKDD Kota Bitung, Ferdinand Tangkudung mengatakan jika perampingan THL dilaksanakan karena ada surat dari Kementerian keuangan kalau belanja pebawai dari Pemkot dinilai tinggi. “Belanja Pegawai Pemkot Bitung telah mencapai 61 persen. Peringatan inilah yang membuat Pemkot mengambil kesimpulan untuk melakukan pengurangan agar Belanja Publik bisa lebih tinggi,” kata Tangkudung.(en)