FGD IDI dihadiri berbagai elemen masyarakat
Manado – Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara berakhir, Selasa (31/5/2016) siang.
Menarik, kegiatan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenko Polhukam, Bappenas dan Badan Kesbangpol ini tak dihadiri satupun anggota DPRD.
Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka mengatakan, ketidakhadiran anggota DPRD disebabkan ketidakpahaman soal indeks demokrasi yang sangat penting bagi kemajuan daerah.
“Selain undangan lisan, setahu saya pihak BPS selalu mengundang anggota DPRD melalui sekretariat DPRD. Namun ketidakpahaman soal indeks demokrasi sehingga mereka enggan hadir,” ujar Tumbelaka kepada BeritaManado.com.
Saran Tumbelaka, kedepan pihak penyelenggara FGD mengundang anggota DPRD dengan bertemu langsung sekaligus menjelaskan secara utuh tujuan dan manfaat FGD.
“Teknisnya bertemu langsung sampaikan undangan. Hari H pelaksanaan cukup diingatkan melalui telepon atau sms. Intinya mereka (anggota DPRD) perlu memahami tujuan dan manfaat FGD untuk kemajuan demokrasi di Sulawesi Utara,” jelas Tumbelaka. (jerrypalohoon)
