Minahasa, BeritaManado.com — Dalam kerangka pemberantasan korupsi, Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK LPT) Sulawesi Utara (Sulut) terus bergerak dalam menyuarakan kesadaran akan pentingnya pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Hal ini tampak dalam Webinar yang mengangkat tema “Sejarah Korupsi di Minahasa” yang sukses digelar pada Sabtu (22/6/2024).
Dengan mengangkat tema yang up date dan penting dalam konteks pemberantasan korupsi di Sulut, para peserta diajak memahami asal muasal atau bahkan sejarah korupsi sejak masa lalu.
Webinar dengan Tema Sejarah Korupsi di Minahasa
Tim kerja yang dikomandoi oleh Dr Adinda Franky Nelwan yang juga bertindak sebagai moderator, melalui webinar edisi pertama ini, membuka sebuah wacana pemikiran bahwa sejak masa kolonial, korupsi di Minahasa sering kali melibatkan pejabat kolonial dan pemimpin lokal.
Berbagai macam kebijakan kolonial, sering dianggap menjadi ladang subur bagi praktik penyelewengan dan korupsi.
Bahkan setelah kemerdekaan, kata dia, korupsi tidak serta merta hilang.
Sebaliknya korupsi bertransformasi seiring dengan perubahan struktur politik dan ekonomi.
Hingga masa Orde Baru dan berlanjut ke masa Reformasi, tampak jelas bagaimana kekuasaan sering kali disalahgunakan.
“Hal tersebut menyatakan bahwa bibit korupsi diakui tidak lepas dari peran dan kekuasaan oleh para penguasa pada jamannya,” ungkapnya.
Sementara narasumber yang juga Sejarawan Minahasa, Bode Grey Talumewo SS menguraikan sekaligus membedah berbagai kasus dan peristiwa yang menggambarkan dinamika korupsi di Minahasa.
Bung Bode sapaan akrabnya menguraikan dengan ketat tentang pembabakan sejarah korupsi di Minahasa.
Berbagai data sejarah, kata dia, membuktikan tentang terjadinya korupsi di masa kolonial, bahkan hingga pasca kolonial.
“Hal itu tidak kemudian menggugurkan fakta bahwa agak sulit untuk memastikan apakah memang telah ada korupsi di Minahasa,” jelasnya.
Di sisi lain, Sejarawan Senior, Drs Raymond Mawikere MHum MA, menyorot sebuah perspektif dengan sebuah pertanyaan, apakah benar korupsi itu telah ada dalam lintasan sejarah di Minahasa?
“Kebijakan pemerintah kolonial seperti upeti yang harus dibayarkan atau direlakan oleh masyarakat dan lainnya, apakah hal itu masuk kategori korupsi? Demikian juga sejarah tanam paksa yang mana VOC di jaman itu fokus pada kopi,” tuturnya.
Lepas dari itu, kata, dia, upaya-upaya pemberantasan korupsi atas cara tertentu memang harus didudukkan pada porsi yang jelas.
“Bahwa hal tersebut telah ada sepanjang peradaban manusia, bahkan hal itu telah ada di Minahasa,” katanya.
Adapun dalam webinar ini, berbagai refleksi dan diskusi akan apa yang telah dilakukan dalam upaya untuk melawan korupsi dan bagaimana menciptakan kondisi yang lebih bersih serta transparan di masa kini hingga masa depan menjadi topik hangat yang dibahas peserta dengan antusias.
(***/jenlywenur)
