Manado, BeritaManado.com — Rapat Identifikasi dan Analisis Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (24/10/2023) berlangsung menarik.
Acara yang dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel ini, mendapat dukungan penuh dari Ketua TP PKK Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan.
Rita turut hadir dan mendukung pelaksanaan kegiatan dari Badan Perbatasan Pemprov Sulut ini.
Rita bahkan menyiapkan narasumber dari TP PKK Provinsi Sulut untuk mengikuti rapat yang mengangkat tema ‘Identifikasi dan Analisis Potensi, Model Permasalahan dan Solusi Kerjasama Perdagangan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara’.
Kegiatan ini juga dihadiri pengurus TP PKK dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Untuk ibu-ibu PKK yang hadir saya berharap yang diterima (dalam rapat) dapat bermanfaat dan dibawa pulang ke wilayah masing-masing,” pesan Rita.
Steve Kepel membuka secara resmi pelaksanaan rapat.
Steve memaparkan permasalahan utama yang terjadi di kawasan perbatasan yakni banyaknya ketertinggalan di sejumlah sektor.
Mulai dari keterbatasan infrastruktur, jumlah penduduk, keterbatasan SDM berkualitas, juga penyediaan bahan bahan pokok.
Yang juga menjadi perhatian, kata Steve, adalah isu-isu negatif terkait kemiskinan serta potensi perdagangan ilegal.
Steve menegaskan masalah itu menjadi bagian dari kewajiban pemerintah, baik pusat dan daerah.
Terlebih, kata dia, dalam hal meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, hingga menjaga keutuhan NKRI.
“Saya berharap apa yang kita lakukan saat ini dalam bentuk identifikasi dan analisis kegiatan di pulau-pulau terluar di Sulut dapat menelorkan hal-hal yang bermanfaat. Wujudkan hal-hal konstruktif dan mampu memberikan yang terbaik bagi Sulut,” harapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Sulut, Djemmi Gagola, menegaskan kegiatan itu didasari maraknya perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina, baik legal maupun ilegal.
“Ini yang menjadi kewajiban kita pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi regulasi maupun sarana pra sarana dan mekanisme model kerja sama agar tidak ada lagi kasus-kasus ilegal seperti penyelundupan dan berbagai dampak negatif lainnya,” tegas Gagola.
Menurutnya, rapat ini akan banyak membahas berbagai hal penting.
“Yang pertama potensi perdagangan perbatasannya, model kerja samanya, apa permasalahannya dan solusinya, kita duduk bersama dan bahas bersama,” tandasnya.
Turut hadir Asisten 1 Setdaprov Sulut, Denny Mangala, perwakilan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait, hingga pelaku usaha di wilayah perbatasan dan perwakilan pengurus TP PKK di daerah kepulauan.
(***/Alfrits Semen)
