Manado – Pemindahan dan rencana pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejumlah Pemda dari Bank Sulutgo ke Bank BNI sempat membuat marah Gubernur Olly Dondokambey.
Olly Dondokambey bahkan sempat mengibaratkan Bank BNI seperti kapitalis yang melakukan praktik bisnis tidak sesuai dengan Pancasila.
Banyak pihak menilai pemindahan RKUD disebabkan komunikasi tidak jalan antara pimpinan Bank BNI dan Pemprov Sulut.
Terkait komunikasi antara pemerintah daerah dan pimpinan BUMN maupun instansi vertikal, Walikota Manado periode 2000-2005, Wempie Frederik angkat bicara.
Ketika menghadiri diskusi publik ‘Benarkah BNI merugikan Bank Sulutgo?’ di sekretariat KNPI Sulut di Sario, Kota Manado, Selasa (19/2/2019) lalu, Wempie Frederik menyentil peran sekretaris daerah (Sekda).
“Pengalaman sebagai kepala daerah biasanya kepala daerah sibuk hanya 15 persen waktu di kantor. Saya diringankan oleh Sekda. Peran Sekda sangat penting menjadi penyambung komunikasi kepala daerah dengan Forkompinda juga pimpinan instansi vertikal,” jelas Wempie Frederik pada diskusi yang dimoderatori Alfa Tumbuan.
Wempie Frederik yang juga dipercayakan sebagai staf khusus Walikota Manado Vicky Lumentut menampik rencana pemindahan RKUD Pemkot Manado bermuatan politis seperti yang berkembang di masyarakat.
“Tujuh Januari lalu saya berbincang 4 jam dengan pak Walikota, beliau bilang bukan politik. Beliau juga bicara Manado Fiesta dan lainnya saya tidak bisa ungkap. Saya menilai selama ini BSG seperti anak manja,” terang Frederik.
Diskusi publik menghadirkan pimpinan BNI wilayah Sulutenggo dan Maluku, Haris Handoko, Ketua KNPI Sulut Jackson Kumaat dan Taufik Tumbelaka dari Tumbelaka Academic Centre (TAC), serta dihadiri puluhan wartawan.
(JerryPalohoon)
