Manado – Komisioner Dewan Pers tidak menghadiri Musyawarah Bersama (Mubes) Ikatan Wartawan Online (IWO) di Hotel Puri Mega, Jakarta Pusat, pekan lalu.
Padahal, menurut Ketua umum DPP IWO, Jodhi Yudono, pihaknya telah mengundang bahkan beberapa kali melakukan audiensi dengan Dewan Pers untuk bersedia hadir pada Mubes yang dihadiri ratusan pengurus IWO se-Indonesia.
Usulan pembubaran Dewan Pers menggema dari para peserta Mubes yang berasal dari Aceh hingga Papua menilai Dewan Pers hanya memandang sebelah mata keberadaan IWO yang sudah memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.
Anggota Dewan Pers, Dr Sinyo Harry Sarundajang, yang dikonfirmasi wartawan IWO di sela kegiatan pengukuhan AIPI Manado, Jumat (15/9/2017), mengaku dirinya tidak mengetahui pelaksanaan Mubes IWO karena ketika pelaksanaan sedang berada di luar negeri.
“Ketika itu saya masih di Thailand, namun saya akan pertanyakan hal ini kepada ketua dewan pers,” tutur Sinyo Harry Sarundajang.
Sebelumnya, menanggapi usulan pembubaran Dewan Pers, wartawan senior Kompas dan mantan Duta Besar untuk Italia, August Parengkuan yang hadir sebagai salah satu narasumber meminta agar IWO tidak perlu meminta apalagi menuntut pengakuan dari Dewan Pers.
“Kalau tak diakui Dewan Pers, tergantung dari mutu pemberitaan kita agar masyarakat memberi pengakuan,” kata August Perengkuan.
Pengakuan Dewan Pers menurut August Parengkuan tak penting, tapi yang lebih penting adalah pengakuan dari masyarakat.
“Cukup masyarakat yang mengakui. Jika masyarakat sudah mengakui maka pasti semua ikut mengakui termasuk Dewan Pers,” tukas August Parengkuan.(JerryPalohoon)
