Manado – Beberapa Fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat Kamis (18/7) mempertanyakan masalah honorer daerah (Honda) kategori satu (K1) dan dua (K2) di pemerintah Provinsi yang belum terakomodir menjadi PNS. Pada kesempatan tersebut Gubernur Sulut Dr Sinya Harry Sarundajang langsung memberikan tanggapan mengawali sambutannya.
“Penyelesaian tenaga honorer, bahwa berkali-kali saya berjuang langsung ke Menteri Aparatur Negara mengenai hal ini, dan ada sisa yang kita diminta menunggu apakah yang pertama dan yang kedua (Honda K1 dan K2),” ujar Gubernur pilihan rakyat dua periode ini.
Oleh karenanya menurut dia pemerintah pusat saat ini sedang menyusun rancangan Undang-Undang untuk tidak ada lagi tenaga honor baik di Kementerian maupun Daerah diwaktu yang akan datang.
“Tetapi pemerintah mengatakan bahwa, Menteri sendiri yang mengatakan pada saya bahwa tenaga-tenaga honorer itu sejauh mana kalau masih memungkinkan akan ditinjau oleh pemerintah, jadi juga belum ada kepastian namun yang lain sudah kita proses, kita menunggu saja mengenai ini tapi kita tetap akan perjuangkan,” jelas Ketua Umum AIPI ini. (Jrp)
http://beritamanado.com/politik-pemerintahan/tumiwa-kepala-skpd-paling-bertanggung-jawab/176607/
http://beritamanado.com/sangihe-talaud-sitaro/honorer-tanya-ketambahan-102-honda-k2/175885/
http://beritamanado.com/politik-pemerintahan/para-tenaga-honda-diminta-bersabar/158768/
http://beritamanado.com/politik-pemerintahan/bkd-tidak-dapat-menjamin-kelulusan-honda-k1/157281/
