Manado, BeritaManado.com – Pada era otonomisasi sekarang ini, sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dilakukan rakyat, tanpa melalui proses pemilihan di lembaga legislatif atau dengan kata lain, masyarakat punya andil dalam menentukan siapa kepala daerah terpilih.
Hal tersebut dikatakan Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA saat memberikan materi dalam Seminar dan Discussion Group bertemakan Refleksi Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah yang dilaksanakan Ikatan Mahasiswa Administrasi (IKMA) Sulawesi Wilayah Sulawesi Utara, di aula Politeknik Negeri Manado, Rabu (7/6/2017) siang tadi.
“Pemerintahan sekarang ini, lebih memberi keuntungan kepada masyarakat. Karena, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, dan tidak lagi dipilih oleh DPR. Sehingga, pertanggung-jawaban kepala daerah adalah kepada masyarakat,” jelas Vicky didampingi Direktur Politeknik Negeri Manado, Ir Evert N Slat MT.
Lanjutnya, sistem pengawasan yang dilakukan lembaga maupun badan yang dibentuk pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) merupakan langkah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan terutama dalam pengelolaan keuangan, layanan publik dan kenyamanan warga.
“Saya bertekad untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan di kota Manado. Sehingga dalam pemerintahan, saya ingin pengeloaan administrasi keuangan dikelola tanpa melanggar aturan karena itu adalah tekad saya dalam menata birokrasi menjadi lebih baik,” tegas Vicky Lumentut.
Selain itu, dalam melaksanakan pemerintahan bersama Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE, dirinya ingin mewujudkan Manado sebagai kota yang aman dan rukun sehingga sebagai pemerintah, pihaknya selalu menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kebersamaan dengan saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama.
“Kota Manado menjadi salah datu dari tiga kota di Indonesia bersama Bandung dan Bekasi, menjadi kota yang diakui Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebagai kota yang menjaga kerukunan beragama dan berkeyakinan. Sehingga, seluruh umat beragama di kota Manado setiap saat saya minta untuk menjaga toleransi dan kerukunan,” tambahnya.
Turut mendampingi Vicky Lumentut, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Manado DR Liny Tambajong, Kepala Bagan Pemerintahan dan Humas Steven Runtuwene SSos dan Kabag Organisasi Inov Walelang SH. (***/sri)
