MANADO – Beberapa hari terakhir ini, DPRD Sulut bersama pihak eksekutif konsen melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2012. Namun demikian, Benny Rhamdani, salah-satu legislator Sulut mengkritisi pembahasan anggaran yang dilakukan tertutup.
“APBD Sulut tahun 2012 berkisar 1,2 triliun, itu bukan milik 45 anggota DPRD saja, tapi milik sekitar 2 juta orang penduduk Sulut, sehingga pembahasan anggaran tidak perlu dilakukan secara tertutup, karena pembahasan tertutup merupakan penghianatan kepada rakyat,” tutur Rhamdani.
Sehingga menurutnya, segala tindakan dewan harus tunduk kepada rakyat yang diapresiasikan melalui pembahasan anggaran yang pro rakyat. “Sekali lagi pada rapat sinkronisasi dengan badan anggaran tidak boleh dilakukan tertutup, yang mengesankan seolah-olah rakyat tidak boleh menyaksikan secara langsung setiap proses dan tahapan pembahasan,” tambahnya.
Bahkan secara yurudis, masih menurut Rhamdani, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang rakyat untuk mengikuti proses pembahasan anggaran. “Yang dikategorikan rapat tertutup, jika pembahasannya menyangkut keselamatan negara. Pembahasan anggaran tidak berkaitan dengan hal yang bersifat rahasia,” tukasnya lagi.
Ditegaskan Rhamdani, rakyat perlu mengetahui secara terbuka pembahasan anggaran yang dilakukan DPRD bersama pihak eksekutif sebagai bagian keterbukaan publik, sehingga pembahasan yang dilakukan secara tertutup jelas merupakan pembahasan yang patut dicurigai.
Diketahui, pada pembahasan RKA APBD 2012 yang sudah berlangsung beberapa hari di DPRD Sulut, sebagian pembahasan oleh komisi dan SKPD pemprov dilakukan secara tertutup. Pantauan wartawan, komisi IV satu-satunya yang tidak pernah melakukan pembahasan secara tertutup. (jry)
