Penulis: Tim Redaksi
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di hadapan DPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Tema kebijakan fiskal 2027 yang ditetapkan pemerintah adalah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.” Arah kebijakan tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama.
Dokumen KEM-PPKF 2027 Kementerian Keuangan
Pendapatan Negara Rp3.426 Triliun
Dalam postur RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas Rp3.362,2 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp735 triliun untuk transfer ke daerah.
Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal 2027 tetap diarahkan agar sehat, kredibel dan berkelanjutan, dengan peningkatan kualitas belanja serta optimalisasi pendapatan negara.
Ekonomi Ditarget Tumbuh 6 Persen
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Dalam asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027, pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen dan nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Asumsi lainnya mencakup yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, serta lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makro dan keberlanjutan fiskal.
RAPBN 2027 Fokus pada 8 Klaster Prioritas
Kebijakan fiskal 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu klaster pendukung.
Delapan klaster tersebut meliputi:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana
- Ekonomi kerakyatan dan desa
- Penurunan kemiskinan
Sementara klaster pendukung mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi serta diplomasi ekonomi.
Secara keseluruhan, delapan klaster prioritas dan klaster pendukung tersebut mencakup 60 program kerja.
Anggaran Pendidikan Capai Rp820,9 Triliun
Pendidikan menjadi salah satu sektor dengan alokasi terbesar dalam RAPBN 2027.
Berdasarkan infografis resmi Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan mencapai Rp820,9 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan layanan, pembangunan dan revitalisasi sekolah serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Besarnya alokasi pendidikan juga sejalan dengan komitmen pemerintah dan DPR untuk mempertahankan porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN.
Perlindungan Sosial Rp549,9 Triliun
Pemerintah mengalokasikan Rp549,9 triliun untuk perlindungan sosial dalam RAPBN 2027.
Arah kebijakannya adalah meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan digitalisasi.
Kebijakan ini penting bagi masyarakat karena pemerintah ingin memastikan bantuan sosial dan subsidi semakin tepat diterima kelompok yang membutuhkan.
BeritaManado.com sebelumnya juga telah membahas mekanisme pembaruan data dan desil DTSEN bagi masyarakat yang merasa datanya belum sesuai.
Cara Menurunkan Desil DTSEN agar Bisa Dapat Bansos Kemensos 2026
Ketahanan Pangan Mendapat Rp195,3 Triliun
Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp195,3 triliun.
Anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta nelayan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memperkuat ketahanan pangan yang mampu menghadapi perubahan iklim.
Kedaulatan pangan menjadi salah satu dari delapan klaster prioritas RAPBN 2027.
Anggaran Kesehatan Rp244,9 Triliun
Sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp244,9 triliun dalam RAPBN 2027.
Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk memperkuat kesehatan dan gizi masyarakat melalui upaya promotif dan preventif, sekaligus memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Pendidikan, kesehatan, pangan dan perlindungan sosial menjadi sektor yang secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
RAPBN 2027 masih berupa rancangan dan harus melalui pembahasan bersama DPR RI sebelum ditetapkan menjadi APBN.
Namun, postur yang disampaikan pemerintah sudah memberikan gambaran mengenai arah kebijakan ekonomi tahun depan.
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen menunjukkan ambisi pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan. Sementara belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun memberikan ruang pembiayaan bagi berbagai program prioritas.
Yang menarik bagi masyarakat bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi manfaat nyata.
Mulai dari pendidikan yang lebih mudah diakses, layanan kesehatan yang lebih baik, perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, hingga ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.
Pada saat yang sama, pemerintah harus menjaga agar peningkatan belanja tetap berjalan dengan disiplin fiskal. Defisit RAPBN 2027 yang ditargetkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan keuangan negara.
Menuju Pertumbuhan yang Lebih Tinggi
Melalui RAPBN 2027, pemerintah ingin menjadikan anggaran negara bukan hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.