Ratahan – Menindaklanjuti akan kesempatan yang diberikan pemerintah provinsi dalam hal ini oleh Gubernur Sulut DR SH Sarundajang, dimana baik Pemkab Mitra dan Boltim harus menyiapkan tiga opsi untuk tapal batas wilayah dalam waktu dua pekan, langsung disikapi Pemkab Mitra dengan melakukan pertemuan bersama masyarakat, tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat terkait.
Anehnya, bupati Mitra Telly Tjanggulung terlambat hadir pada kegiatan tersebut, padahal ini merupakan agenda penting. Pertemuan yang di pusatkan di lokasi Balai Benih Ikan Liwutung berlangsung hangat, dimana para tokoh masyarakat menyampaikan unek-uneknya dihadapan bupati. Mereka sendiri menolak adanya beberapa opsi yang harus dibawah ke Pemprov Sulut seperti yang dimintakan gubernur SH Sarundajang.
Pada kesempatan tersebut, mewakili forum komunikasi masyarakat Ratatotok, tokoh masyarakat H Kasim Mololonto mengaku ragu dengan kesiapan Pemkab Mitra guna memberikan penjelasan dan penyampaian opsinya, 13 Juni mendatang. “Sangat kelihatan Pemkab tidak menguasai data, ini akan melemahkan Mitra saat memaparan bukti atau opsi seperti yang dimintakan, kita harus tetap pada posisi kita bahwa batas wilayah adalah sungai Buyat,” beber Mololonto.
Sementara itu tokoh masyarakat Ratatotok lainnnya, Syafrudin Wangko yang mengabdi selama 15 tahun sebagai aparat desa, sekdes dan pangukur, mengungkapkan jika ada sertifikat tanah sejak 1914 yang merupakan milik Nayoan, sedangkan sekitar 1936 ada sertifikat milik Sumanti, dan kesemunya itu masuk wilayah Minahasa. “Saya banyak terlibat dalam masalah ini, jadi batas wilayah Mitra-Boltim yang sebenarnya adalah Sungai Buyat, kita akan mempertahankannya. Untuk itu Pemkab juga harus pada pendirian dan jangan melemahkan posisi Mitra,” tagasnya.
Bupati Telly Tjanggulung sendiri pada kesempatan itu mengatakan jika pertemuan tersebut hanya dalam rangka menyiapkan tiga opsi toleransi sebagaimana yang dimintakan gubernur. Hal ini sendiri langsung ditolak peserta yang hadir. Begitu juga dengan Ketua DPRD Mitra Tonny Lasut, dimana menyampaikan beberapa bukti sejarah yang akan menguatkan Mitra. Hadir pada kesempatan ini Bupati Telly Tjanggulung, Ketua DPRD Tonny Lasut, Kabag Tapem Bonni Mokorimban, Kadis Pertambangan Jantje Loway, anggota dewan Mitra Ibrahim Rakimin, Tavif Watuseke dan undangan.(dul)
Ratahan – Menindaklanjuti akan kesempatan yang diberikan pemerintah provinsi dalam hal ini oleh Gubernur Sulut DR SH Sarundajang, dimana baik Pemkab Mitra dan Boltim harus menyiapkan tiga opsi untuk tapal batas wilayah dalam waktu dua pekan, langsung disikapi Pemkab Mitra dengan melakukan pertemuan bersama masyarakat, tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat terkait.
Anehnya, bupati Mitra Telly Tjanggulung terlambat hadir pada kegiatan tersebut, padahal ini merupakan agenda penting. Pertemuan yang di pusatkan di lokasi Balai Benih Ikan Liwutung berlangsung hangat, dimana para tokoh masyarakat menyampaikan unek-uneknya dihadapan bupati. Mereka sendiri menolak adanya beberapa opsi yang harus dibawah ke Pemprov Sulut seperti yang dimintakan gubernur SH Sarundajang.
Pada kesempatan tersebut, mewakili forum komunikasi masyarakat Ratatotok, tokoh masyarakat H Kasim Mololonto mengaku ragu dengan kesiapan Pemkab Mitra guna memberikan penjelasan dan penyampaian opsinya, 13 Juni mendatang. “Sangat kelihatan Pemkab tidak menguasai data, ini akan melemahkan Mitra saat memaparan bukti atau opsi seperti yang dimintakan, kita harus tetap pada posisi kita bahwa batas wilayah adalah sungai Buyat,” beber Mololonto.
Sementara itu tokoh masyarakat Ratatotok lainnnya, Syafrudin Wangko yang mengabdi selama 15 tahun sebagai aparat desa, sekdes dan pangukur, mengungkapkan jika ada sertifikat tanah sejak 1914 yang merupakan milik Nayoan, sedangkan sekitar 1936 ada sertifikat milik Sumanti, dan kesemunya itu masuk wilayah Minahasa. “Saya banyak terlibat dalam masalah ini, jadi batas wilayah Mitra-Boltim yang sebenarnya adalah Sungai Buyat, kita akan mempertahankannya. Untuk itu Pemkab juga harus pada pendirian dan jangan melemahkan posisi Mitra,” tagasnya.
Bupati Telly Tjanggulung sendiri pada kesempatan itu mengatakan jika pertemuan tersebut hanya dalam rangka menyiapkan tiga opsi toleransi sebagaimana yang dimintakan gubernur. Hal ini sendiri langsung ditolak peserta yang hadir. Begitu juga dengan Ketua DPRD Mitra Tonny Lasut, dimana menyampaikan beberapa bukti sejarah yang akan menguatkan Mitra. Hadir pada kesempatan ini Bupati Telly Tjanggulung, Ketua DPRD Tonny Lasut, Kabag Tapem Bonni Mokorimban, Kadis Pertambangan Jantje Loway, anggota dewan Mitra Ibrahim Rakimin, Tavif Watuseke dan undangan.(dul)