Manado, BeritaManado.com — Nasib tenaga harian lepas (THL) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali diperjuangkan anggota DPRD pada rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Sulut.
Kepala badan keuangan Provinsi Sulut Clay Dondokambey mengungkapkan, terkait dengan DAU P3K angkanya cukup fantastis Rp 128 Miliar, tetapi itu tidak bisa kita gunakan pada belanja yang lain karena memang peruntukannya hanya untuk P3K.
Hal itu diungkapkan Clay untuk menjawab pertanyaan anggota DPRD Sulut terkait dengan Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2023 termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) P3K.
“Mohon izin dapat dijelaskan, pada tahun 2024 ini kita akan menerima 1.400 tenaga P3K yang telah lulus, dan memang nanti akan bersumber dari DAU P3K ini. Ada satu fenomena yang perlu untuk diketahui bahwa, dari 1.400 yang lulus P3K ini, yang berasal dari THL Provinsi ke P3K hanya berjumlah 600 orang, dan sisanya 800 orang merupakan THL dari Kabupaten, Kota dan dari luar Provinsi. Berarti kita ketambahan beban lagi untuk pembayaran P3K 800 orang,” ungkap Clay Jumat, (14/6/2024) pada rapat Banggar DPRD Sulut.
Lanjut Clay, banyak alasan mengapa banyak P3K tidak lulus, pertama kualifikasi pendidikan yang tidak memadai misalnya untuk tenaga Polisi Kehutanan yang mengisyaratkan minimal lulusan SMK jurusan kehutanan, sementara kita tidak punya SMK jurusan kehutanan.
Beberapa formasi juga dengan dinamika yang lain, ditambah lagi banyak THL yang tidak mau jadi P3K.
“Karena kalau mereka sebagai THL di atas dua tahun, gaji mereka kan sudah rata-rata dua juta, apa lagi yang sudah sepuluh tahun, gaji mereka mendekati UMP. Kalau mereka masuk formasi SMA, gaji mereka kembali ke satu juta delapan ratus, mereka tidak mau pak itu fenomena yang terjadi,” beber Clay.
“Jadi memang pedas-pedas manis pak terkait dengan P3K itu kendala yang dihadapi,” sambungnya.
(Erdysep Dirangga)