TOMOHON, beritamanado.com – Penyaluran LPG 3 Kg merupakan program nasional yang memberikan subsidi terhadap harga yang akan disalurkan bagi masyarakat umum secara luas. Program ini sangat strategis dan menjadi program yang dikelola secara lintas sektoral, baik vertikal maupun horisontal, pemerintah pusat berperan membuat kebijakan sedangkan pelaksanaannya adalah tergantung kepada pemerintah daerah.
Demikian diungkapkan Staf ahli Walikota bidang ekonomi dan keuangan Ir Royke Roeroe mewakili Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat membuka rapat koordinasi pembinaan dan evaluasi penyaluran LPG 3 Kg di aula kantor walikota, Rabu (02/12/2015).
“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong peningkatan efektivitas program ini dimana pemerintah daerah wajib mengawasi dan mengevaluasi penyaluran LPG 3 Kg tersebut agar sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan antara pemerintah kota dengan stakeholder seperti agen ataupun pangkalan penyalur LPG akan secara bersama-sama membahas dan mencari solusi agar dalam proses mekanisme penyalurannya benar-benar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku,” ujarnya.
Kesempatan yang sama, Kabag Perekonomian Pemkot Tomohon Jeef Anes SP mengatakan kegiatan ini untuk menyukseskan program pemerintah dalam rangka penghematan energi nasional dan anggaran negara akibat beban subsidi yang telalu tinggi. “Selain itu untuk menyatukan persepsi dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kota Tomohon serta untuk merumuskan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” tutur Anes.
Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Dinas ESDM, para camat dan lurah serta para agen dan pangkalan se-Kota Tomohon dengan narasumber dari Pertamina Manado Alvian Onibala, agen PT Lita Prima Gas Debby Limbad serta agen PT Guna Alam Sulawesi Boy Polii. (ray)
TOMOHON, beritamanado.com – Penyaluran LPG 3 Kg merupakan program nasional yang memberikan subsidi terhadap harga yang akan disalurkan bagi masyarakat umum secara luas. Program ini sangat strategis dan menjadi program yang dikelola secara lintas sektoral, baik vertikal maupun horisontal, pemerintah pusat berperan membuat kebijakan sedangkan pelaksanaannya adalah tergantung kepada pemerintah daerah.
Demikian diungkapkan Staf ahli Walikota bidang ekonomi dan keuangan Ir Royke Roeroe mewakili Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat membuka rapat koordinasi pembinaan dan evaluasi penyaluran LPG 3 Kg di aula kantor walikota, Rabu (02/12/2015).
“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong peningkatan efektivitas program ini dimana pemerintah daerah wajib mengawasi dan mengevaluasi penyaluran LPG 3 Kg tersebut agar sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan antara pemerintah kota dengan stakeholder seperti agen ataupun pangkalan penyalur LPG akan secara bersama-sama membahas dan mencari solusi agar dalam proses mekanisme penyalurannya benar-benar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku,” ujarnya.
Kesempatan yang sama, Kabag Perekonomian Pemkot Tomohon Jeef Anes SP mengatakan kegiatan ini untuk menyukseskan program pemerintah dalam rangka penghematan energi nasional dan anggaran negara akibat beban subsidi yang telalu tinggi. “Selain itu untuk menyatukan persepsi dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kota Tomohon serta untuk merumuskan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” tutur Anes.
Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Dinas ESDM, para camat dan lurah serta para agen dan pangkalan se-Kota Tomohon dengan narasumber dari Pertamina Manado Alvian Onibala, agen PT Lita Prima Gas Debby Limbad serta agen PT Guna Alam Sulawesi Boy Polii. (ray)