Penulis: JenlyWenur | Manado
Manajemen RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado memastikan seluruh pelayanan medis, khususnya layanan anestesi dan tindakan operasi, tetap berjalan normal dan optimal.
Penegasan ini disampaikan menyusul kebijakan penghentian sementara kegiatan akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di rumah sakit tersebut.
Langkah penghentian sementara ini diambil pasca meninggalnya salah satu dokter peserta PPDS Anestesi, dr. Aldrian Rantung.
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk memberikan ruang bagi proses pemeriksaan internal yang komprehensif dan objektif.
Meski seluruh proses akademik dan aktivitas klinis mahasiswa PPDS Anestesi disetop hingga investigasi selesai, manajemen menjamin kebutuhan pasien tidak akan terganggu.
Seluruh layanan anestesi untuk tindakan bedah, ruang intensif (ICU), kegawatdaruratan, hingga layanan medis lainnya kini dihandle langsung oleh dokter spesialis anestesi dan sumber daya rumah sakit yang bertugas.
“Pelayanan anestesi kepada pasien tetap berlangsung normal. Tenaga spesialis anestesi tetap menjalankan tugas sesuai standar sehingga kebutuhan pelayanan medis masyarakat terpenuhi secara optimal,” ungkap Direktur Utama RSUP Kandou melalui Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas RSUP Kandou Manado, Dr. dr. Erwin Kristanto, SH, Sp.FM(K).
Saat ini, investigasi mendalam tengah berjalan secara kolaboratif.
Proses ini melibatkan Tim Investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan RSUP Kandou, serta Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
Tim gabungan fokus melakukan pendalaman, klarifikasi, dan pengumpulan informasi terkait peristiwa meninggalnya peserta didik tersebut.
Hasil akhir dari pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi total terhadap penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis anestesi di RSUP Kandou.
Pihak manajemen menambahkan bahwa aktivitas pendidikan PPDS Anestesi baru akan dibuka kembali setelah tim investigasi menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan rekomendasi resmi.
Langkah ini diambil demi memastikan proses pendidikan kedokteran ke depan berlangsung aman, profesional, dan transparan, tanpa mengorbankan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang tetap menjadi prioritas utama.
