Manado – Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengingkatkan Pegawai negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara harus netral dan tidak melakukan kampanye dan berpihak pada pasangan calon (paslon) dalam dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Peringatan Sarundajang tersebut disampaikan pada Rakor Peningkatan Harmonisasi Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Rabu ( 16/09/2015).
“Bila terbukti ada PNS yang terlibat, akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, dia juga minta dalam menghadapi Pilkada serentak, hendaknya kita mampu mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantib) serta mampu menjadi stabilitas daerah bagi lancarnya pembangunan daerah Sulut.
Untuk itu dia berharap, dalam pelaksanaannya jika terjadi kondisi tertentu yang mengancam akan trantib di wilayah, selaku Ketua Forkopimda Sulut dapat meminta Kapolda yang di dukung unsur TNI di daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganan secara konkrit.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut DR Jemmy Kumendong MSi, mengatakan tujuan pelaksanaan rakor tersebut, dalam rangka mewujudkan sinergitas peningkatan stabilitas wilayah dengan mewujudkan trantib di Provinsi Sulut.
Manado – Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengingkatkan Pegawai negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara harus netral dan tidak melakukan kampanye dan berpihak pada pasangan calon (paslon) dalam dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Peringatan Sarundajang tersebut disampaikan pada Rakor Peningkatan Harmonisasi Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut di Graha Bumi Beringin Manado, Rabu ( 16/09/2015).
“Bila terbukti ada PNS yang terlibat, akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, dia juga minta dalam menghadapi Pilkada serentak, hendaknya kita mampu mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantib) serta mampu menjadi stabilitas daerah bagi lancarnya pembangunan daerah Sulut.
Untuk itu dia berharap, dalam pelaksanaannya jika terjadi kondisi tertentu yang mengancam akan trantib di wilayah, selaku Ketua Forkopimda Sulut dapat meminta Kapolda yang di dukung unsur TNI di daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganan secara konkrit.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut DR Jemmy Kumendong MSi, mengatakan tujuan pelaksanaan rakor tersebut, dalam rangka mewujudkan sinergitas peningkatan stabilitas wilayah dengan mewujudkan trantib di Provinsi Sulut.