Manado – Wakil Gubernur Sulu, Dr Djouhari Kansil MPd, Rabu 12 Juni 2013 bertempat di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, mempresentasikan isu permasalahan dan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan kepulauan di Sulawesi Utara dihadapan Ketua, Wakil Ketua dan 32 anggota Komite I DPD RI, Tim Kerja RUU Daerah Perbatasan, yang juga dihadiri oleh delegasi 8 provinsi yang memiliki wilayah perbatasan antar negara.
Mantan Kadis Diknas Sulut ini menyampaikan beberapa usulan kebijakan antara lain, perlunya manajemen pemerintahan khusus wilayah perbatasan kepulauan, proporsionalitas sharing dan distribusi fiskal berdasarkan luas wilayah, termasuk laut. Pengembangan sistem pembangunan yang saling interkoneksitas antara daratan dan lautan, pengembangan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
“Termasuk juga penting dan strategisnya pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan kepulauan untuk memacu dan mempercepat proses pembangunan di wilayah Perbatasan Kepulauan Nusa Utara,” katanya.
Terkait dengan itu, pada akhir presentasi Djouhari Kansil, yang juga sebagai Ketua Umum Presidium Pembentukan Provinsi Perbatasan Nusa Utara juga menyampaikan dokumen usul pembentukan Provinsi Perbatasan Nusa Utara sebagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan kepulauan Nusa Utara, yang diterima langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori, SH, MHum MM, didampingi Wakil Ketua Komite dan direspon positif untuk ikut mengawal proses ini.(jrp)
