Amurang – Pemerintah Kabupaten Minsel kembali mencetak opini disclaimer yang ke tiga kalinya di tahun 2013 ini. Status opini disclaimer yang disandang Pemkab Minsel tentunya menjadi tamparan keras kepada SKPD yang tak mampu menjabarkan program bupati Minsel.

Hal ini sangat disayangkan, karena Kabupaten Minsel yang terus keciprat dana berupa bantuan langsung dari pemerintah pusat, juga tak lepas dari perjuangan Bupati Minsel, Christiany Eugenia Paruntu SE dalam melobi pemerintah pusat sia-sia.

Pasalnya, perjuangan itu harus dibalas dengan status opini disclaimer oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua Laskar Anti Korupsi Minsel, Hens Ruus, Selasa (3/9) mengatakan pengelolaan administrasi keuangan oleh ketua TAPD, Ir Farry Liwe sangat amburadul.

“Ini sangat aneh, bupati terus melakukan lobi dan datangkan banyak bantuan di Minsel, sementara untuk kontrol pengelolaan administrasi keuangan oleh Plt Sekkab Minsel amburadul,” kata Ruus.

Ditambahkan Ruus, dalam pengelolaan keuangan seharusnya Plt Sekkab Minsel dapat mengontrol SKPD yang ada dijajaran Pemkab Minsel.
“Kami minta bupati segera mengevaluasi SKPD yang ada, sebab SKPD tak mampu menjabarkan program bupati Minsel. Karena ini sama saja dengan menjebak bupati Minsel,” katanya.

Untuk itu Ruus meminta agar jabatan Plt Sekkab Minsel dipertimbangkan kembali oleh bupati Minsel.

Sementara itu, Liwe mengakui Minsel kembali mendapatkan predikat disclaimer.

“Ya memang benar Minsel mendapat status opini disclaimer dari BPK. Namun untuk pengelolaan keuangan harus diakui Minsel ada perubuhan,” ungkap Liwe. (vanly)