Manado – Penggunaan alat RFID Akses Control di pintu masuk ruangan Komisi dan AKD DPRD Sulut terus menuai kritikan. Kali ini kritik datang dari pemerhati masyarakat Harlan Tumuju.
“Itu terlalu berlebihan dan bertentangan dengan prinsip transparansi pemerintahan Jokowi. Kesan eksklusif semakin melekat di lembaga DPRD Sulut”, tutur Tumuju, Minggu (29/3/2015).
Tokoh pemuda gereja ini juga mengingatkan sekretaris DPRD sebagai kuasa pengguna anggaran agar selektif melaksanaan pengadaan barang.
“Karena fasilitas ini berkaitan langsung dengan anggota DPRD pasti pengadaannya berdasarkan usul beberapa anggota dewan. Mestinya sekretaris DPRD harus selektif, tidak semua usulan bisa diakomodir”, tukas Tumuju. (jerrypalohoon)
