Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmat Mokodongan. (Foto BeritaManado.com)
Manado – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), banyak menuai tanggapan ditengah masyarakat, karena dinilai APBD-P tersebut tidak memihak pada kepentingan publik dan dinilai ada terjadi muatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tak tanggung-tanggung penilaian tersebut keluar dari pemerhati sosial dan budayawan Sulut Reiner Ointoe.
Menanggapi hal itu, pemerintah Provinsi Sulut melalui Sekretaris Ir Siswa Rachmat Mokodongan menyatakan apa yang telah ditetapkan DPRD sudah sesuai dengan apa yang menjadi keiinginan rakyat.
Semuanya berpihak kepada masyarakat, APBD perubahan ini meskipun jumlahnya hanya kurang lebih 300 (Miliar rupiah) tetapi keberpihakan kepada masyarakat — Siswa Rachmat Mokodongan
Menurut dia, hal ini sudah sesuai hasil kombain dari pada aspirasi dari pada masyarakat, karena sesuai dengan hasil reses DPRD Sulut maupun yang ada dari pemerintah Provinsi sendiri. (Rizath Polii)
