Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, menggelar pemilihan pegawai teladan tingkat Provinsi Sulut di ruang Huyula kantor Gubernur, Rabu (3/9) yang diikuti 24 peserta pejabat Eselon III dan IV yang merupakan utusan dari Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi. Kegiatan yang dibuka Sekprov Ir Siswa Rachmat Mokodongan, diwakili Asisten Administrasi Umum Nixon Watung SH.
Watung mengatakan, menyandang gelar sebagai pegawai teladan adalah sebuah kebanggaan dan impian dari seluruh PNS di daerah ini. Namun sesungguhnya hal itu bukanlah puncak prestasi atau tujuan akhir yang diraih seorang PNS.
“Karena sesungguhnya dibalik gelar yang disandang terbentang luas tanggungjawab besar yang harus di emban untuk membuktikan arti keteladanan dalam pengabdian dilingkungan kerja maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, penting untuk dipahami karena tantangan tugas kedepan yang harus dihadapi oleh aparatur pemerintah semakin kompleks dan rumit. Selain adanya tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi, maka aparatur pemerinth senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik secara transparan, akuntabel dan partisipatif, jelas mantan Sekwan Sulut.
Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, menggelar pemilihan pegawai teladan tingkat Provinsi Sulut di ruang Huyula kantor Gubernur, Rabu (3/9) yang diikuti 24 peserta pejabat Eselon III dan IV yang merupakan utusan dari Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi. Kegiatan yang dibuka Sekprov Ir Siswa Rachmat Mokodongan, diwakili Asisten Administrasi Umum Nixon Watung SH.
Watung mengatakan, menyandang gelar sebagai pegawai teladan adalah sebuah kebanggaan dan impian dari seluruh PNS di daerah ini. Namun sesungguhnya hal itu bukanlah puncak prestasi atau tujuan akhir yang diraih seorang PNS.
“Karena sesungguhnya dibalik gelar yang disandang terbentang luas tanggungjawab besar yang harus di emban untuk membuktikan arti keteladanan dalam pengabdian dilingkungan kerja maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, penting untuk dipahami karena tantangan tugas kedepan yang harus dihadapi oleh aparatur pemerintah semakin kompleks dan rumit. Selain adanya tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi, maka aparatur pemerinth senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik secara transparan, akuntabel dan partisipatif, jelas mantan Sekwan Sulut.