Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah Ir Siswa Rachmad Mokodongan membantah terkait adanya oknum DPRD yang meminta upeti dan mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Dinas terkait kongkalingkong seperti yang terjadi di pusat yang marak diberitakan berbagai media nasional.
Saat ditanya mengenai adanya dugaan pemerasan terhadap perusahaan pelat merah di Sulut, Mokodongan membantah hal itu. Ia mengatakan selama ini masih berjalan normatif.
“tidak terjadi di Sulut, selama ini berjalan normatif dan tidak ada anggota DPRD yang meminta-minta jatah seperti itu,” kata Mokodongan.
Dirinya juga membantah apabilah setelah penetapan oleh DPRD ada sesuatu yang diberikan atau yang dijanjikan pemerintah Provinsi. (jrp)
