Bitung—Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Sulut, Aryanthi Baramuli Putri, Sabtu (12/5) bertandang ke Kantor Walikota Bitung. Kehadiran Aryanthi ini sendiri dalam rangka mensosiaisasikan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR-RI kepada pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Bitung.
“Baru kali ini ada pertemuan PKL di Indonesia, Kota Bitung patut berbangga karena ini pertemuan yang pertama dilakukan di Indonesau,” ujar Aryanthi.
Ia sendiri mengaku sangat bangga dengan PKL di Kota Bitung yang mau menyempatkan waktu, bahkan membuat kegiatan sosialisasi tersebut. “Ini patut dicontoh daerah lain di Indonesia,” katanya.
Dalam acara sosialisasi ini, Aryanthi menggelar diskusi dengan para PKL dan sejumlah OKP yang hadir. Dimana Djafar Soleman bertindak sebagai moderator dan pembicara Aryanthi, Sami Mananoha selaku staf ahli DPD/MPR-RI dan Olha Odilia Londah, SE selaku ketua APKLI Kota Bitung yang juga Ketua Panitia kegiatan.
Dalam diskusi tersebut, peserta meminta anggota DPD jangan hanya mengunjungi atau memperhatikan ketika mendekati pemilihan legislatif dan pilkada atau pilwako. “Terus mengobral janji dan sekarang status kami di Perum pengungsi di kaki Gunung Duasudara tidak jelas,” kata salah satu peserta.
Sementara itu, salah satu peserta dari OKP mempertanyakan ketidakhadiran walikota dan wakil walikota dalam acara tersebut. Padahal menurut pemuda tersebut, acara yang dihadiri anggota DPD/MPR RI sangat berkualitas untuk kemajuan Kota Bitung kedepan.
“Seminar ini sangat hebat, selain pematerinya sangat berkompoten dan handal, juga bisa menambah wawasan kami sebagai peserta. Tapi sayangnya walikota atau wakil walikota Bitung tidak hadir dan hanya diwakilkan Assisten I,” ujar salah satu peserta dari GmnI, Jerri Manein.(en)
