Bitung – Proses pembebasan lahan tol di Kota Bitung sepertinya mengalami kendala dan penyelesaiannya akan berakhir di Pengadilan.
Salah satu kendala karena sejumlah pemilik lahan diduga telah terprovokasi dengan iming-iming harga ganti rugi selangit yang tentu sangat jauh dari harga yang ditetapkan tim appraisal pembebasan lahan tol.
Dari penelusuran, sejumlah pemilik lahan mengaku telah memiliki nilai ganti rugi yang harganya selangit kendati lahan mereka belum masuk dalam bidang yang telah diukur dan dinilai tim appraisal serta BPN.
Bahkan ada pemilik lahan yang awalnya sudah menerima harga ganti rugi yang ditetapkan tim appraisal, namun tiba-tiba menolak karena diprovokasi dengan harga jauh lebih tinggi jika ikut menolak harga tersebut.
Dugaan provokasi pemilik lahan tol untuk menolak harga yang ditetapkan tim appraisal tak ditampik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan tol di Kota Bitung, Ellen Sutrisno.
Indikasi itu kata dia, terlihat jelas saat pertemuan yang beberapakali dilakukan dengan pemilik lahan yang tanahnya serta bangunannya sudah dinilai tim appraisal.
“Selama ini baru 158 bidang di lima kelurahan yang sudah ada nilai dari appraisal. Dan mereka itulah yang kami undang dalam pertemuan tapi kenyataannya malah yang hadir sebagian besar pemilik lahan yang belum diukur atau dinilai sama sekali,” kata Ellen, Rabu (12/04/2017).
Ellen menjelaskan, total bidang yang masuk dan akan dibebaskan untuk lahan tol di Kota Bitung ada 1.503 bidang, namun hingga kini baru 158 bidang yang telah ada nilai atau siap untuk dibebeskan.
“158 bidang itu ada di lima kelurahan yakni Kelurahan Sagerat, Sagerat Weru Dua, Kadoodan, Pakadoodan dan Bitung Tengah. Yang lain belum kami sentuh tapi para pemilik lahan sudah menyatakan menolak karena telah diprovokasi dengan iming-iming harga ganti rugi selangit,” katanya.
Ia sendiri berharap warga pemilik lahan bisa berpikir jernih dan tak mudah dihasut soal nilai ganti rugi oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari proses pembebasan lahan tol di Kota Bitung.
“Alangkah lebih tepat jika pemilik lahan datang bertanya atau berkonsultasi kepada kami dan kami siap melayani, bukan malah ikut terhasut dengan informasi dari pihak lain yang jelas-jelas ada kepentingan pribadi,” katanya.(abinenobm)
