Bitung—Samsi Hima dari LSM Pasela Kota Bitung menilai sistim pengelolaan keungan Penprov Sulut masih amburadul, sehingga wajar jika BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun ini. Hal ini menurutnya harus disikapi dengan serius oleh Gubernur, Sinyo Harry Sarundajang, karena dalam dua tahun berturut-turut Pemprov mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Salah satu cara agar Pemprov kembali mendapatkan WTP adalah dengan melakukan perombakan kabinet. Karena jelas kabinet yang digunakan Sarundajang saat ini tidak mampu mempertahankan prestasi, malah semakin amburadul,” kata Hima, Kamis (12/7).
Hima sendiri berharap Sarundajang segera melakukan kajian dan perombakan pejabat. Terutama pejabat yang berurusan masalah admistrasi, dalam hal ini bagian keuangan karena tidak mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan.
“Ini tentu sangat memalukan, karena predikat yang diberikan BPK bukannya naik malah turun tahun ini. Dan ini bisa menimbulkan berbagai indikasi, apakah dua tahun berturut-turut mendapatkan WTP memang sesuai hasil pemeriksaan yang objektif atau tidak,” kata mantan tim sukses Sarundajang di Kota Bitung ini.(enk)
