Bitung – Anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kota Bitung mengancam bakal melaporkan ke Polisi tiga komisariat Panwas Kota Bitung.
Pasalnya, hingga kini sebagian honor selama menjalankan tugas di Pilpres 2014 tak kunjung mereka terima. Bahkan hingga kini mereka mengaku hanya menerima janji-janji dari Panwas Kota Bitung tapi tak pernah direalisasikan.
“Kontrak kami dari bulan Juni dan Juli, tapi hingga bulan September honor bulan Juli belum juga kami terima. Kalau memang tidak ada kepastian, upaya hukum perlu supaya semuanya jelas,” kata anggota PPL Girian yang identitasnya dirahasiakan, Kamis (4/9/2014).
Menurutnya, janji Panwas Kota Bitung dalam pertemuan terakhir mengatakan sebelum akhir bulan Juli honor PPL dan Panwascam se-Kota Bitung akan diselesaikan. Tapi hingga bulan September janji itu tak kunjung terealisasi dan setiap ditanyakan Panwas Kota Bitung hanya meminta bersabar.
“Sampai kapan kami akan bersabar dan menunggu, ini sudah bulan September tapi belum juga ada tanda-tanda jika honor kami akan dibayar,” katanya.
Ketua Panwas Kota Bitung, Robby Kambey menyatakan, pihaknya juga sementara mempertanyakan sisa honor PPL dan Panwascam se-Kota Bitung ke Bawaslu Sulut. Mengingat Bawaslu Sulut adalah kuasa pengguna anggaran Pilpres 2014 yang anggarannya bersumber dari APBN.
“Panwas Kota Bitung tidak bisa berbuat apa-apa sebab, anggaran untuk operasional sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Bawaslu Sulut selaku Kuasa Pengguna Anggaran,” kata Kambey.
Jangankan PPL dan Panwascam, Kambey juga mengaku dirinya bersama anggota Panwas Kota Bitung juga belum menerina honor. “Jadi kita sama-sama bersabar saja, semoga anggarannya cepat turun,” katanya.
Sementara itu, dari informasi total honor PPL yang belum terbayarkan sebesar Rp137.500.000. Jumlah itu merupakan honor dari 275 orang PPL se-Kota Bitung, yang per orangnya digaji Rp500 ribu per bulan.
Sedangkan untuk anggota Panwascam yang tersebar di delapan kecamatan, total honor yang belum direalisasikan sebesar Rp56.800.000. Yang mana, masing-masing kecamatan dialokasikan honor sebesar Rp7.100.000 ribu.(abinenobm)
