Minut, BeritaManado.com – Kritik sejumlah kader terus mewarnai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Minahasa Utara (Minut) 2018.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Markus Wantania SH mempertanyakan kenapa dalam pelaksanaan Musda, pengurus kecamatan semuanya caretaker, faktor fatal lainnya tidak mengundang Organisasi Kepemudaan (OKP) nasional terutama OKP pendiri, seperti kelompok Cipayung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
“Saya sebagai ketua MPI tak pernah diberitahu atau diundang, terkesan diam-diam. Minimal koordinasi dengan MPI walaupun pembentukan OC (Organizing Committee) dan SC (steering committee) tanggungjawab caretaker. Banyak AD ART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) dilanggar,” ujar Wantania, Kamis (26/9/2018).
Wantania membantah kalau musda KNPI Minut, Selasa (25/9/2019) alami deadlock karena dirinya memegang mandat terbanyak, sehingga musda ditarik ke DPD KNPI Sulut.
“Karena beban moral sebagai ketua MPI maka saya datang (hadiri Musda). Jadi sebenarnya bukan karena saya paling banyak memegang mandat,” tandas mantan personel Panwas Minut ini.
Terpisah, Stevy Suawa selaku Wakil Ketua I bidang organisasi DPD KNPI Sulut mengatakan kelanjutan Musda KNPI Minut tergantung hasil rapat pleno DPD KNPI Sulut.
“Kita pleno di DPD KNPI Sulut untuk bagaimana selanjutnya untuk Minut,” ujarnya.
Sementara itu ketua panitia pelaksana musda Aldo Ticoalu mengaku pihaknya mendapatkan data-data OKP dari Badan Kesbangpol Minut untuk diberikan undangan.
“Tapi karena waktu sempit maka kami menjalankan undangan hanya satu hari. Makanya kami juga mengumumkan lewat media cetak soal rencana musda,” pungkas Ticoalu.
(FindaMuhtar)
Baca Juga:
Musda KNPI Minut ‘Deadlock
