Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hari ini Senin, (21/05/2012) mengumpulkan para tenaga honorer daerah (honda) di ruang Mapaluse Kantor Gubernur untuk mengecek langsung satu persatu nama yang ada sesuai data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi. Pertemuan ini dipimpin langsung Sekretaris Provinsi Ir. Siswa Rachmat Mokodongan ditemani Kepala Inspektorat Provinsi Jefry Korengkeng, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. Roy Roring Kepala BKD Provinsi Roy Tumiwa dan Kepala Biro Organisasi Lynda Watania.
Dari data-data yang ada ditemukan ternyata beberapa nama yang tidak sesuai data dari BKD. Di Dinas Perkebunan misalnya berkas-berkas honda yang dinyatakan lulus oleh BKN ternyata tidak sesuai dengan laporan dari Pemprov Sulut sendiri.
“Di Dinas Perkebunan itu ada nama-namanya tetapi orangnya ternyata tidak sesuai (pekerjaannya) dengan data sebagai tenaga honorer,” ujar Mokodongan saat memimpin pertemuan tersebut.
Tumiwa sendiri menjelaskan nantinya pihak pemerintah Provinsi sudah menyiapkan laporan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat, khususnya BKN dan Menpan terkait telah melakukan uji publik, dari hasil pengumuman merupakan keputusan dari Kemenpan dan itu sudah dilakukan. Dari hasil itu ternyata ditemukan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang didapat tidak sesuai data dari instansi atau SKPD dimana honda itu bekerja.
Mokodongan sendiri mengharapkan nantinya ditemukan jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan honda di daerah Sulut. Pihak Pemprov sendiri akan berupaya menemukan solusi yang adil dan tepat agar semua pihak tidak merasa dirugikan. (jrp)
