BITUNG—Impian dan harapan masyarakat serta Pemkot Bitung untuk menjadi salah satu kawasan Minapolitan masih terlalu jauh. Pasalnya, persiapan demi persiapan yang harus dilakukan Pemkot Bitung terganjal dimasalah terbatasnya anggaran sosialisasi dan RTRW Kota Bitung yang sampai saat ini belum juga ditetapkan.
Padahal program Kementerian Kelautan dan perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap tak lain untuk mengembangkan sektor perikanan di Kota Bitung lewat Minapolitan. Dimana berbagai persiapan kegiatan penunjang berjalannya kawasan minapolitan baik secara zona inti maupun zonasi rinci mulai dilakukan tim Pokja yang didalamnya UPTD Kementerian kelautan dan perikanan Aertembaga, Dinas Perikanan, Badan penyuluh, Balai Diklat Perikanan serta SKPD terkait juga instansi Akademisi.
“Program yang kini di kerjakan adalah pelatihan-pelatihan para nelayan terhadap semua bentuk potensi teknik penangkapan ikan dengan sistem teknologi. Dari berbagai pelatihan tersebut, para nelayan bisa mengetahui teknik penangkapan ikan bervolume besar ataupun kecil dengan mutu ikan terjamin dan laku di pasaran,” kata Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Hengky Wowor, Kamis (8/9).
Namun sayang, prospek pengembangan kawasan minapolitan ini ternyata sebagian besar masyarakat tidak memahami akselerasi atau tujuan percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi tersebut. Dan hal ini tidak disangkal oleh Wowor yang mengaku kendala yang dihadapi saat ini karena tidak adanya dana sosialisasi yang di anggarkan pada APBD Kota Bitung, demikian pula APBD provinsi Sulut.
“Wajar jika masih ada masyarakat yang tidak mengerti karena memang kita tidak memiliki anggaran sosialisasi. Kepastian dana tersebut sebenarnya tergantung cepatnya pemerintah daerah yakni Pemkot Bitung menetapkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang nantinya sebagai dasar pembuatan master plan kawasan minapolitan oleh pemerintah pusat,” jelas Wowor.
Menurut Wowor, ada 3 kecamatan yang di jadikan wilayah minapolitan di Kota Bitung, yakni kecamatan Aertembaga, Lembeh Utara dan Lembeh Selatan. Dan jika master plan ini sudah diterbitkan maka secara otomatis pembangunan infrastruktur dan program lainnya dari seluruh instansi terkait akan berjalan beriringan.
“Ketersediaan adminstrasi utama ini,tergantung dari pemerintah daerah dan kata Wowor, jika permintaan tersebut cepat diwujudkan maka semua anggaran kawasan minapolitan segera diusulkan untuk penganggaran APBN tahun 2012,” katanya.
Pun masih sementara menunggu penetapan RTRW, pihak Wowor mengaku tetap menjalankan program-program pendukung seperti pengurusan kartu nelayan agar bisa dimudahkan dalam order bahan bakar minyak ataupun kredit usaha rakyat. Sedangkan pihak Akademisi Perikanan Bitung menjalankan program minapolitan dengan menggratiskan pendidikan bagi anak-anak nelayan.(en)