MANADO – Gelontoran dana yang fantastik dalam pos Anggaran APBD tahun 2011 untuk perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Sulut) sontak menuai kritikan dan argumentasi dari pengamat-pengamat politik Sulawesi Utara.
DR. Ferry Liando misalnya, ketika dimintai tanggapan terkait pengelontoran dana sebesar Rp 13 miliar untuk perjalanan dinas personil DPRD Sulut. Liando dengan elegan mengatakan bahwa perjalanan dinas para pejabat daerah merupakan hal yang positif, tapi sejauh mampu berdampak positif yang dihasilkan melalui perjalanan dinas tersebut kepada rakyat maka hal itu tidak masalah.
“Sebesar apapun biaya perjalanan atau studi banding tidak akan dipermasalahkan sepanjang kegiatan itu memberi dampak bagi masyarakat,” kata Liando pagi tadi kepada beritamanado.
Namun masih Liando, Selama ini belum ada data yg dipublikasikan mengenai korelasi perjalanan dinas dengan kemaslahatan orang banyak.
“Setiap perjalanan dinas boleh dilakukan sejauh tidak ada jeritan rakyat soal sulitnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Rakyat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyak yang tewas akibat buruknya sarana publik seperti infrastruktur jalan,” lagi kata satu-satunya akademisi yang bergelar Doktor di Lingkungan Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSRAT ini. (gn)
