Minsel-“Pemerintah desa merupakan pilar utama dalam pembangunan sebuah daerah. Sebab 2/3 daerah di Indonesia adalah pedesaan. Keberhasilan sebuah desa dalam sebuah pembangunan akan terdeskripsikan lewat keberhasilan pembangunan yang ada di desa,” Demikian disampaikan DR. Ferry Liando, SIP MSi pada saat menyampaikan materi di Diklat Sekretaris-Sekretaris Desa se- Minahasa Selatan.
Lebih lanjut Liando mengemukakan bahwa “Ada tiga Hal yang tidak bisa dipisahkan ketika membicarakan tentang pemerintah desa, yaitu, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun sangat disayangkan akhir-akhir ini pemerintah lebih memfokuskan pada pembangunan dan mengenyampingkan aspek Pelayanan Dan pemberdayaan,” Tutur Liando.
“Makanya jangan heran jika banyak Rakyat miskin yang tidak Bisa menerima Pelayanan rumah sakit saat berobat, tidak bisa menyekolakan anak-anak mereka karena tingginya biaya pendidikan dan sebagainya,” Kritik Liando.
“Maka dari pada itu pemerintah seharusnya mampu mengakumulasi Ketiga aspek dari pemerintah kabupaten guna tercapainya sebuah perencanaan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Sebab model perencanaan pembangunan yang saat ini diberlakukan adalah Button up, not top down,” Saranya.(gn)
Minsel-“Pemerintah desa merupakan pilar utama dalam pembangunan sebuah daerah. Sebab 2/3 daerah di Indonesia adalah pedesaan. Keberhasilan sebuah desa dalam sebuah pembangunan akan terdeskripsikan lewat keberhasilan pembangunan yang ada di desa,” Demikian disampaikan DR. Ferry Liando, SIP MSi pada saat menyampaikan materi di Diklat Sekretaris-Sekretaris Desa se- Minahasa Selatan.
Lebih lanjut Liando mengemukakan bahwa “Ada tiga Hal yang tidak bisa dipisahkan ketika membicarakan tentang pemerintah desa, yaitu, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun sangat disayangkan akhir-akhir ini pemerintah lebih memfokuskan pada pembangunan dan mengenyampingkan aspek Pelayanan Dan pemberdayaan,” Tutur Liando.
“Makanya jangan heran jika banyak Rakyat miskin yang tidak Bisa menerima Pelayanan rumah sakit saat berobat, tidak bisa menyekolakan anak-anak mereka karena tingginya biaya pendidikan dan sebagainya,” Kritik Liando.
“Maka dari pada itu pemerintah seharusnya mampu mengakumulasi Ketiga aspek dari pemerintah kabupaten guna tercapainya sebuah perencanaan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Sebab model perencanaan pembangunan yang saat ini diberlakukan adalah Button up, not top down,” Saranya.(gn)