Manado – Lembaga Ketahanan Nesional (Lemhanas) RI melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka melakukan focus group tentang optimalisasi kebijakan system manajemen maritim yang berkelanjutan guna percapatan pembangunan dalam rangka ketahanan nasional.
Rombongan Lemhamnas RI langsung diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan dan selanjutnya melakukan diskusi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata Ir Happy Korah.
Dalam diskusi tersebut dibahas tentang potensi kekayaan maritim yang besar di Sulut seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi yang sangat menunjang pembangunan ekonomi Sulut dan Indonesia.
Menurut Korah pemerintah membangun kebijakan system manajemen maritime Provinsi Sulut sebagai poros maritime timur Indonesia.
“Pemerintah Sulut sendiri melakukan beberapa langkah guna menunjang pembangunan maritime seperti reorientasi pembanguan yang berfokus pada kelautan, penyesuaian dana alokasi umum untuk pembangunan wilayah kepulauan, dan perluasan wewenang pengelolaan otonomi daerah wilayah kepualauan dengan dukungan dana alokasi khusus,” jelas Korah.
Sementara itu Deputi Pengkajian Strategi Lemhanas RI, DR Djagal Wiseso Marsono sebagai ketua tim menyatakan terima kasih kepada Pemprov Sulut yang telah memberikan banyak informasi terkait kebijakan dalam pembangunan system manajemen maritime guna percepatan pembangunan dalam rangka ketahanan nasional.
Manado – Lembaga Ketahanan Nesional (Lemhanas) RI melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka melakukan focus group tentang optimalisasi kebijakan system manajemen maritim yang berkelanjutan guna percapatan pembangunan dalam rangka ketahanan nasional.
Rombongan Lemhamnas RI langsung diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir. Siswa R Mokodongan dan selanjutnya melakukan diskusi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata Ir Happy Korah.
Dalam diskusi tersebut dibahas tentang potensi kekayaan maritim yang besar di Sulut seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi yang sangat menunjang pembangunan ekonomi Sulut dan Indonesia.
Menurut Korah pemerintah membangun kebijakan system manajemen maritime Provinsi Sulut sebagai poros maritime timur Indonesia.
“Pemerintah Sulut sendiri melakukan beberapa langkah guna menunjang pembangunan maritime seperti reorientasi pembanguan yang berfokus pada kelautan, penyesuaian dana alokasi umum untuk pembangunan wilayah kepulauan, dan perluasan wewenang pengelolaan otonomi daerah wilayah kepualauan dengan dukungan dana alokasi khusus,” jelas Korah.
Sementara itu Deputi Pengkajian Strategi Lemhanas RI, DR Djagal Wiseso Marsono sebagai ketua tim menyatakan terima kasih kepada Pemprov Sulut yang telah memberikan banyak informasi terkait kebijakan dalam pembangunan system manajemen maritime guna percepatan pembangunan dalam rangka ketahanan nasional.