MANADO – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado kembali menjadi sorotan, pasca belum ditetapkannya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Meskipun saat ini sudah ada lima anggota berdasarkan usulan masing-masing fraksi mengisi alat kelengkapan dewan di Badan Kehormatan, namun keputusan menetapkan Ketua BK nampaknya masih tarik menarik.
Terkait hal ini, Victor Polii turut angkat bicara. Menurutnya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD dirinya merasa keberadaan Badan Kehormatan seperti tidak ada manfaatnya bila tidak ada yang mengkoordinirnya.
Pasalnya, sesuai amanat Undang-undang, BK memiliki peran strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan serta laporan-laporan terkait anggota DPRD.
“Kalau ada anggota yang bermasalah dan jarang mengikuti semua kegiatan DPRD sebagaimana amanat undang-undang, siapa yang akan menyelesaikan persoalan tersebut, jika tidak ada Ketua BK,” ujarnya. (rds)
MANADO – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado kembali menjadi sorotan, pasca belum ditetapkannya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Meskipun saat ini sudah ada lima anggota berdasarkan usulan masing-masing fraksi mengisi alat kelengkapan dewan di Badan Kehormatan, namun keputusan menetapkan Ketua BK nampaknya masih tarik menarik.
Terkait hal ini, Victor Polii turut angkat bicara. Menurutnya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD dirinya merasa keberadaan Badan Kehormatan seperti tidak ada manfaatnya bila tidak ada yang mengkoordinirnya.
Pasalnya, sesuai amanat Undang-undang, BK memiliki peran strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan serta laporan-laporan terkait anggota DPRD.
“Kalau ada anggota yang bermasalah dan jarang mengikuti semua kegiatan DPRD sebagaimana amanat undang-undang, siapa yang akan menyelesaikan persoalan tersebut, jika tidak ada Ketua BK,” ujarnya. (rds)