Rapat dipimpin Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang (Foto BeritaManado.Com)
Manado – Komisi I DPRD Sulut berkomitmen membantu Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menciptakan Pilkada yang adil, jujur dan berkualitas. Bukti komitmen tersebut, komisi yang dipimpin Ferdinand Mewengkang ini menyambangi Pemerintah dan KPUD Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Selasa (5/5/2015).
Ketika bertemu KPU dan Pemkab Minut di Kantor Bupati Minut, terungkap rencana anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh Pemerintah kepada KPU mencapai Rp19 Milyar lebih.
Rocky Wowor, Ainun Talibo, Jems Tuuk, Vonny Paat dan Deky Palinggi (Foto BeritaManado.Com)
Menurut anggota Komisi I Jems Tuuk, angka Rp19 Milyar terlalu banyak dibandingkan ratio Rp15.851 per orang jika mengambil standar pelaksanaan Pilkada serentak di Semarang, Jawa Tengah.
“Jelaskan angka 19 M itu. Apakah ada ratio berapa anggaran per satu pemilih? Jika menggunakan standart Semarang Jawa Tengah harusnya di Minut hanya 2,53 M”, tukas Jems Tuuk pada rapat yang dihadiri Assisten I Pemkab Minut Ronny Siwi dan Assisten II Patris Mario Tamengkel.
Mendapat peringatan anggota DPRD Sulut, Ketua KPUD Minut Freddy Sirap mengatakan, dalam penggunaan anggaran KPUD mengacu pada Permendagri 44 Tahun 2015 dan Keputusan Bupati.
Suasana Rapat (Foto BeritaManado.Com)
“Yang pasti kami juga menggunakan semangat penghematan anggaran. Harga bahan di Semarang mungkin lebih murah. Misalnya harga triplex pembuatan kotak suara di Semarang lebih murah, uang transport juga berbeda. Di Minut ada dua pendekatan yakni wilayah daratan dan kepulauan. Logistik ke kepulauan lebih mahal”, ujar Sirap.
Mantan jurnalis senior ini juga meminta perhatian Komisi I di daerah perbatasan kabupaten kota. “Saat pemilihan biasanya ada pergerakan tim sukses di perbatasan wilayah. Termasuk di Tendeki-Rokrok, perbatasan Minut dan Bitung. Mohon bantuan DPRD Sulut untuk ikut mengawasi”, tutur Freddy Sirap.
Ferdinand Mewengkang didampingi Sekkot Bitung Edison Humiang dan Assisten I Fabian Kaloh (Foto BeritaManado.Com)
Usai dari Minahasa Utara rombongan menuju Kota Bitung. Setelah makan siang di salah-satu restoran di Kota Bitung, anggota Komisi I menuju Kantor Walikota Bitung. Rombongan diterima Sekretaris Kota Edison Humiang dan Assisten I Fabian Kaloh. Sementara dari pihak KPU hadir Ketua KPUD Bitung Sammy Rumambi.
Mengawali rapat, anggota Komisi I Denny Sumolang memperingatkan KPU Bitung terkait sosialisasi calon kepala daerah yang menjadi tanggungjawab KPU harus menjunjung tinggi asas keadilan.
“Sosialisasi calon nanti sesudah 28 Agustus setelah penetapan calon. Saya berharap KPU adil tidak mengutamakan calon tertentu”, jelas Sumolang.
Anggota Komisi I DPRD Sulut (Foto BeritaManado.Com)
Ketua KPUD Bitung Sammy Rumambi mengatakan, kewajiban sosialisasi calon oleh KPU berupa stiker, baliho hingga videotron. “Yang bisa disiapkan calon hanya kaos yang bernilai tak lebih 50 ribu”, kata Rumambi.
Sementara Pemkot Bitung melalui Sekkot Edison Humiang angkat bicara setelah sebelumnya diberitakan media ada kekuatiran Bitung terancam tidak bisa menggelar Pilkada. Humiang meyakinkan bahwa Bitung siap menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015.
“Memang saat diundang Dirjen Keuangan Daerah lalu, kami sempat mengutarakan ketidaksiapan anggaran Pilkada. Salah-satu penyebab Bitung baru mengalami bencana di awal tahun
Foto Bersama Usai Rapat (Foto BeritaManado.Com)
Tapi karena amanat Undang-Undang kami siap menggelar Pilkada. Prinsip kami kantor masih jalan, bisa bayar listrik, membeli ATK dan ATM, kami siap menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015″, kata Humiang.
Lanjut Humiang, bukti kesiapan pemerintah menggelar Pilkada melalui penganggaran Pilkada yakni Rp14 Milyar lebih untuk KPUD Bitung, Rp2,4 Milyar untuk Panwaslu dan Kepolisian Rp2,8 Milyar.
Diketahui, anggota Komisi I yang mengikuti kunjungan kerja diantaranya Ferdinand Mewengkang, Vonny Paat, Kristovorus Deky Palinggi, Jems Tuuk, Rocky Wowor, Denny Sumolang, Ainun Talibo dan Netty Pantow. (jerrypalohoon)
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang (Foto BeritaManado.Com)
Manado – Komisi I DPRD Sulut berkomitmen membantu Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menciptakan Pilkada yang adil, jujur dan berkualitas. Bukti komitmen tersebut, komisi yang dipimpin Ferdinand Mewengkang ini menyambangi Pemerintah dan KPUD Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Selasa (5/5/2015).
Ketika bertemu KPU dan Pemkab Minut di Kantor Bupati Minut, terungkap rencana anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh Pemerintah kepada KPU mencapai Rp19 Milyar lebih.
Rocky Wowor, Ainun Talibo, Jems Tuuk, Vonny Paat dan Deky Palinggi (Foto BeritaManado.Com)
Menurut anggota Komisi I Jems Tuuk, angka Rp19 Milyar terlalu banyak dibandingkan ratio Rp15.851 per orang jika mengambil standar pelaksanaan Pilkada serentak di Semarang, Jawa Tengah.
“Jelaskan angka 19 M itu. Apakah ada ratio berapa anggaran per satu pemilih? Jika menggunakan standart Semarang Jawa Tengah harusnya di Minut hanya 2,53 M”, tukas Jems Tuuk pada rapat yang dihadiri Assisten I Pemkab Minut Ronny Siwi dan Assisten II Patris Mario Tamengkel.
Mendapat peringatan anggota DPRD Sulut, Ketua KPUD Minut Freddy Sirap mengatakan, dalam penggunaan anggaran KPUD mengacu pada Permendagri 44 Tahun 2015 dan Keputusan Bupati.
Suasana Rapat (Foto BeritaManado.Com)
“Yang pasti kami juga menggunakan semangat penghematan anggaran. Harga bahan di Semarang mungkin lebih murah. Misalnya harga triplex pembuatan kotak suara di Semarang lebih murah, uang transport juga berbeda. Di Minut ada dua pendekatan yakni wilayah daratan dan kepulauan. Logistik ke kepulauan lebih mahal”, ujar Sirap.
Mantan jurnalis senior ini juga meminta perhatian Komisi I di daerah perbatasan kabupaten kota. “Saat pemilihan biasanya ada pergerakan tim sukses di perbatasan wilayah. Termasuk di Tendeki-Rokrok, perbatasan Minut dan Bitung. Mohon bantuan DPRD Sulut untuk ikut mengawasi”, tutur Freddy Sirap.
Ferdinand Mewengkang didampingi Sekkot Bitung Edison Humiang dan Assisten I Fabian Kaloh (Foto BeritaManado.Com)
Usai dari Minahasa Utara rombongan menuju Kota Bitung. Setelah makan siang di salah-satu restoran di Kota Bitung, anggota Komisi I menuju Kantor Walikota Bitung. Rombongan diterima Sekretaris Kota Edison Humiang dan Assisten I Fabian Kaloh. Sementara dari pihak KPU hadir Ketua KPUD Bitung Sammy Rumambi.
Mengawali rapat, anggota Komisi I Denny Sumolang memperingatkan KPU Bitung terkait sosialisasi calon kepala daerah yang menjadi tanggungjawab KPU harus menjunjung tinggi asas keadilan.
“Sosialisasi calon nanti sesudah 28 Agustus setelah penetapan calon. Saya berharap KPU adil tidak mengutamakan calon tertentu”, jelas Sumolang.
Anggota Komisi I DPRD Sulut (Foto BeritaManado.Com)
Ketua KPUD Bitung Sammy Rumambi mengatakan, kewajiban sosialisasi calon oleh KPU berupa stiker, baliho hingga videotron. “Yang bisa disiapkan calon hanya kaos yang bernilai tak lebih 50 ribu”, kata Rumambi.
Sementara Pemkot Bitung melalui Sekkot Edison Humiang angkat bicara setelah sebelumnya diberitakan media ada kekuatiran Bitung terancam tidak bisa menggelar Pilkada. Humiang meyakinkan bahwa Bitung siap menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015.
“Memang saat diundang Dirjen Keuangan Daerah lalu, kami sempat mengutarakan ketidaksiapan anggaran Pilkada. Salah-satu penyebab Bitung baru mengalami bencana di awal tahun
Foto Bersama Usai Rapat (Foto BeritaManado.Com)
Tapi karena amanat Undang-Undang kami siap menggelar Pilkada. Prinsip kami kantor masih jalan, bisa bayar listrik, membeli ATK dan ATM, kami siap menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015″, kata Humiang.
Lanjut Humiang, bukti kesiapan pemerintah menggelar Pilkada melalui penganggaran Pilkada yakni Rp14 Milyar lebih untuk KPUD Bitung, Rp2,4 Milyar untuk Panwaslu dan Kepolisian Rp2,8 Milyar.
Diketahui, anggota Komisi I yang mengikuti kunjungan kerja diantaranya Ferdinand Mewengkang, Vonny Paat, Kristovorus Deky Palinggi, Jems Tuuk, Rocky Wowor, Denny Sumolang, Ainun Talibo dan Netty Pantow. (jerrypalohoon)