MANADO – Kinerja Pemprov Sulut terutama dibidang pengelolaan keuangan dinilai memuaskan terbukti dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun demikian potensi penyalahgunaan keuangan negara si Sulut sangat tinggi. Terungkap dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan penelitian tingkat integritas, pelayanan publik dan pelayanan satu atap (one stop service) Sulut berada diurutan kedua terbawah.
Menurut Direktur Bidang Penelitian dan Pengembangan KPK, Donny Mardiansyah, predikat ini karena semua indikator sesuai hasil survey, Sulut sangat rendah.
“Survey dua tahun berturut-turut semua indikator dibawah, artinya Sulut rawan KKN dan korupsi masih tinggi,” ujar Mardiansyah.
Beberapa bidang fokus yang disurvey diantaranya, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu seperti surat kendaraan bermotor, izin trayek, pelayanan rumah-sakit dan izin mendirikan koperasi dan UKM.
MANADO – Kinerja Pemprov Sulut terutama dibidang pengelolaan keuangan dinilai memuaskan terbukti dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun demikian potensi penyalahgunaan keuangan negara si Sulut sangat tinggi. Terungkap dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan penelitian tingkat integritas, pelayanan publik dan pelayanan satu atap (one stop service) Sulut berada diurutan kedua terbawah.
Menurut Direktur Bidang Penelitian dan Pengembangan KPK, Donny Mardiansyah, predikat ini karena semua indikator sesuai hasil survey, Sulut sangat rendah.
“Survey dua tahun berturut-turut semua indikator dibawah, artinya Sulut rawan KKN dan korupsi masih tinggi,” ujar Mardiansyah.
Beberapa bidang fokus yang disurvey diantaranya, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu seperti surat kendaraan bermotor, izin trayek, pelayanan rumah-sakit dan izin mendirikan koperasi dan UKM.