Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui Komisi II yang membidangi keuangan dan perekonomian menyorot pengelolaan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Jakarta.
Demikian penegasan ketua komisi Steven Kandouw, Rabu (17/03/10) kemarin. Kepada sejumlah wartawan Kandouw menyampaikan akan melakukan
pemantauan terhadap kinerja Pemprov.
“Kami akan memantau pengelolaan kantor tersebut, karena ada unsur ekonominya melalui wisma aerowisata kawanua yang merupakan pihak ketiga yang mengelola,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Lebih lanjut dirinya menyayangkan kalau dari pengelolaan tersebut hanya mampu menghasilkan PAD senilai Rp 2 Miliar, menurutnya nilai tersebut tak sepadan dengan biaya yang dipakai guna membangun gedung kantor yang menelan Rp80 Miliar.
Dikesempatan berbeda, ketua Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulut Ronald Soselisa mendukung upaya pengawasan yang sementara dilakukan Komisi II.
“Karena mengandung penggunaan uang rakyat disitu, oleh karenanya pengawasan sangat diperlukan,” tandas Soselisa. (IS)
Manado – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui Komisi II yang membidangi keuangan dan perekonomian menyorot pengelolaan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Jakarta.
Demikian penegasan ketua komisi Steven Kandouw, Rabu (17/03/10) kemarin. Kepada sejumlah wartawan Kandouw menyampaikan akan melakukan
pemantauan terhadap kinerja Pemprov.
“Kami akan memantau pengelolaan kantor tersebut, karena ada unsur ekonominya melalui wisma aerowisata kawanua yang merupakan pihak ketiga yang mengelola,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Lebih lanjut dirinya menyayangkan kalau dari pengelolaan tersebut hanya mampu menghasilkan PAD senilai Rp 2 Miliar, menurutnya nilai tersebut tak sepadan dengan biaya yang dipakai guna membangun gedung kantor yang menelan Rp80 Miliar.
Dikesempatan berbeda, ketua Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulut Ronald Soselisa mendukung upaya pengawasan yang sementara dilakukan Komisi II.
“Karena mengandung penggunaan uang rakyat disitu, oleh karenanya pengawasan sangat diperlukan,” tandas Soselisa. (IS)