Manado – Di hadapan 165 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan
Kabupaten/Kota Minapolitan se-Indonesia, UPT Budidaya Perikanan, dan
Lembaga Perbankan, Komandan Korem 131/Santiago Kolonel Inf A.A.B. Maliogha sebagai salah satu “keynote speaker” mempresentasikan Program TNI Sentuh Air dalam Forum Akselerasi Pembiayaan Usaha Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Hotel Arya Duta, Manado, Rabu (2/5).
Selama ini, prajurit TNI telah begitu terstigma dengan perannya yang hanya
untuk perang dan tenaga bantuan manakala ada bencana alam skala besar.
Apalagi sejak proses demokratisasi di awal reformasi pada akhir 1990-an, di
mana peran Dwi Fungsi yang begitu dominan dilucuti dan hanya tertinggal
peran pertahanan yang mendorong prajurit TNI untuk masuk ke barak. Di lain
pihak, seiring dengan semakin kondusifnya situasi sosial dan keamanan di
seluruh Nusantara pasca konflik Timor Timur dan Aceh, peran TNI juga
cenderung semakin tidak terdengar di masyarakat. Bahkan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa: dulu AMD—ABRI Masuk Desa) yang terprogram dua kali setahun pun hanya sayup-sayup kedengaran, karena media juga cenderung menganggapnya bukan sebagai berita yang layak jual. Nyatanya, media lebih menyukai mem-“blow up” berita tentang prajurit TNI yang berkelahi dengan Polisi.
Dalam situasi dan kondisi yang serba kurang menguntungkan inilah, Komandan
Korem 131/Santiago Kolonel Inf A.A.B. Maliogha membuat terobosan dengan
membuat program TNI Sentuh Air. Program yang digagas bersama-sama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara Ronny Siwi, S.Pi ini
bertujuan untuk memberdayakan SDM prajurit TNI yang melimpah untuk
bersama-sama pemerintah daerah menggarap potensi perairan di Minahasa Utara yang begitu besar dan belum secara maksimal terjamah. Hasilnya, belasan kelompok masyarakat di sepanjang pesisir Desa Kulu Kecamatan Wori sudah mulai bergerak membudidayakan rumput laut didampingi oleh 3 kelompok tani prajurit TNI, puluhan kolam-kolam warga di daratan yang banyak terlantar juga sudah mulai digarap prajurit TNI guna mendorong warga
menggelorakan semangat budidaya ikan dengan didampingi oleh tenaga teknis
dari Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT) Tatelu yang wilayah operasinya
meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.
“Prajurit TNI tidak mungkin hanya berlatih tempur saja setiap hari sepanjang
minggu di tiap-tiap program kerja satuan per triwulan, semester dan
tahunan. Ada waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk selingan agar
tidak bosan. Di sinilah prajurit TNI dapat mengikuti Program TNI Sentuh
Air,” ucap Maliogha.
Saat ditanya tentang follow up program tersebut, Kolonel Maliogha
dengan lugas menjawab, “nantinya, tidak hanya di Kabupaten Minahasa Utara
saja program ini berjalan, saya akan mendorong satuan-satuan jajaran Korem
131/Santiago yang tersebar di seluruh Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi
Gorontalo untuk mengikuti model Program TNI Sentuh Air di Kabupaten
Minahasa Utara, tentunya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.”
Direktur Usaha Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya KKP Dr. Djumbuh Rukmono, MP yang bertindak selaku moderator sangat mengapresiasi langkah Danrem 131/Santiago dan Kadis Kelautan dan Perikanan Minahasa Utara yang telah berani berinovasi membuat gebrakan untuk memanfaatkan potensi wilayah dengan mengerahkan prajurit TNI sebagai pelopor dan pendorong.
Tak kurang dari salah satu pembicara lainnya, Asisten Departemen Urusan kelembagaan Kemenko Perekonomian Ir. Wiwik Dwi Saksiwi, MM juga menilai bahwa semangat Kadis Kelautan dan Perikanan Minahasa Utara yang berani menggandeng TNI yang terkenal dengan wajah garangnya patut ditiru oleh daerah-daerah lainnya.
Ir. Wiwik juga menambahkan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat jauh lebih efektif dan berguna bagi masyarakat daripada sekedar program Bansos, karena terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Skema pembiayaan bansos berupa BLT/BLSM, KUR, maupun kredit-kredit program lainnya sangat rawan dengan penyalahgunaan peruntukan. Oleh karena itu kelembagaan program-program pemberdayaan masyarakat harus diperkuat agar mampu membuka keran dana dari berbagai sumber, baik APBN maupun perbankan dan swasta. Tanpa kelembagaan yang kuat, berbagai program pemberdayaan masyarakat sulit memperoleh kepercayaan dari para pemilik modal. (Penrem 131/Santiago/edit jerry)
