Bitung – Salah satu alasan Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Bitung, Jeffry Sondakh enggan hadir dalam kegiatan-kegiatan KPU dan Panwas Kota Bitung adalah masalah seringnya kedua instansi penyelanggara pemilu itu meminta anggaran. Padahal menurut Sondakh, pihaknya tak memiliki mata anggaran khusus untuk membantu kegiatan KPU dan Panwas. Termasuk membiayai perjalanan dinas anggota KPU dan Panwas Kota Bitung.
“Setiap akan keluar daerah dengan alasan Bimtek dan keperluan lainnya, mereka (KPU dan Panwas, red) selalu meminta anggaran kepada kami, padahal kami sendiri tak memiliki anggaran untuk itu,” kata Sondakh, Jumat (21/2/2014).
Malah menurut Sondakh, beberapa kali KPU dan Panwas mendesak untuk meminta dana SPPd ke dirinya. Dan ia bingung untuk memberikan karena KPU dan Panwas tak berhak untuk menggunakan SPPd karena berasal dari instansi lain.
“Terus terang kami takut memberikan SPPd jangan sampai dobol karena kami tahu mereka memiliki anggaran sendiri yang berasal dari DIPA,” katanya.
Selain itu kata dia, sesuai hasil Rakor beberapa waktu lalu yang dihadiri Mendagri menyatakan, Pemda bisa membantu KPU dan Panwas asalkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan lihat Dipa celah mana yang bisa dibantu. “Nah sekarang, DIPA yang mereka pegang tak pernah dipublikasikan, beda dengan kami yang baru dalam tahap perencanaan saja sudah diekpos. Kalau toh tetap kami memberikan dana dan itu dobol anggaran pasti kami juga yang bakal kena,” katanya.(abinenobm)
