Pilar Demokrasi
Hasil Kerja Sama KBR68H dengan Beritamanado
“Artikel ini sebelumnya disiarkan pada program Pilar Demokrasi KBR68H. Simak siarannya setiap Senin, pukul 20.00-21.00 WIB di 89,2 FM Green Radio”
Organisasi Pemantau HAM Dunia (Human Right Working Group) meminta komunitas internasional berhenti memuji pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus intoleransi. Dalam catatan HRWG, telah terjadi peningkatan signifikan aksi intoleransi di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara dikritik, sebab dianggap lemah merespon intoleransi dan aksi kekerasan terhadap komunitas minoritas seperti Kristen, Budha, Ahmadiyah dan Syiah.
HRW merekomendasikan SBY menerapkan pendekatan “toleransi nol” atas serangan-serangan terhadap minoritas agama. Sampai kini pun, kasus Gereja Yasmin (Bogor) , kemudian kekerasan terhadap komunitas Syiah dan Ahmadiyah, masih saja berlangsung. Kekerasan terhadap kelompok minoritas inilah yang menjadi tema perbincangan program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H dan Tempo TV. Bersama dua narasumber, yaitu
Chairul Anam (Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia, HRWG) dan M Imdadun Rahmat (Komisioner Komnas HAM).
Menurut Anam, dalam catatan forum pemantau HAM di bawah PBB, yaitu UPR (Universal Periodic Review), separuh anggota PBB mengatakan, bahwa Indonesia toleransinya sangat rendah. Bukan hanya kekerasan yang meningkat, tapi negara telah gagal menegakkan hukum. Karena banyak pelaku kekerasan di bebaskan malah korban dipenjarakan. Dan celakanya, dalam sejarah Indonesia baru pertama kali ini kita punya satu Menteri Agama yang tidak toleransi. Harusnya, karena urusan agama, etnisitas, keyakinan, dan lain sebagainya, salah satu pilar bangsa kita, harusnya menteri agama bebas dari kepentingan politik. Suryadharma Ali suka mengintrodusir kekerasan dimana-mana,” ujar Anam.
Imdad menyatakan prihatin, sampai saat ini para pengungsi Syiah masih tertahan di GOR Sampang, dengan kualitas kehidupan yang rendah. Sekarang sedang didorong, bagaimana disediakan tempat yang lebih manusiawi dalam bentuk hunian sementara. “Sehingga mereka bisa memulai interaksi baru dengan saudara di tempat asal, dan mereka bisa kembali bercocok tanam menggarap sawah. Saat ini tensi ketegangan masih sangat tinggi sehingga aparat keamanan tidak sanggup untuk menjamin keselamatan kalau mereka kembali ke tempat asal,” jelas Imdad.
Anam menilai, negara mengintrodusir kekerasan melalui Badan Koodinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Tidak mungkin Syiah di Sampang terjadi kekerasan kalau tidak ada keputusan Bakorpakem, yang mengatakan kalau Syiah sesat, tidak mungkin juga adanya kekerasan di banyak daerah, terutama Jawa Barat. Bakorpakem, dikepalai Kejaksaan, ada Tentara, Kepolisian, jadi memang struktur negara mengintrodusir kekerasan. “Ahmadiyah pada tahun 1950-an sampai 1960-an, berdebat biasa saja. Sekarang orang di depan publik bicara kalau sesat dibunuh saja, tanpa ada penegakan hukum,” ujar Anam.
Imdad menyebut, hampir semua kasus yang diadukan ke Komnas HAM, akhir-akhir ini adalah konflik antarsuku, tidak menjadi penyebab tunggal tapi interseksi. Misalnya, kasus Balinuraga di Lampung, bisa dimaknai konflik antara masyarakat Lampung asli dengan pendatang dari Bali. “Setelah kami dalami dengan penyelidikan, dan pemantauan ternyata tidak hanya aspek itu, tapi ada banyak aspek terkait dengan ketidakadilan distribusi kekayaan, macetnya komunikasi, itu semua terinterseksi dan kemudian memunculkan kekerasan,” imbuh Imdad.
Anam menyebut Presiden SBY punya dua watak, yaitu membangun citra dan feodal. Dia memburu nama harum di dunia Internasional, dia tidak peduli korban. Fakta kasus intoleransi yang diungkap HRW, persis dengan fakta yang diungkap teman Jakarta atau di seluruh Indonesia. Termasuk laporan resmi Komnas HAM juga tidak ditanggapi. “Kepala daerah ikut berperan, catatan tiga tahun terakhir ini banyak terbit perda yang berbau agama, dan itu sumber malapetaka intoleransi. Semisal PNS, karena pandangan pribadinya, dia tidak berbusana muslim, tiba-tiba dipaksa berbusana muslim,” tegas Anam. (*/oke)
