Catatan: Nando Adam
Ketua Jurnalis Kabupaten Minahasa Utara (JKMU)
SEJAK dilantik delapan bulan silam menjabat Bupati bersama Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) langsung tancap gas.
Lari kencang “daya kejut” Joune-Kevin banyak menuai apresiasi dari pemerintah provinsi Sulut hingga pusat baik prestasi personal duet JG-KWL maupun prestasi atas kinerja sejumlah OPD dalam pemerintahan.
Padahal diketahui awal pemerintahan dua kader muda PDI Perjuangan Minut itu diganjar predikat Tidak Wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 yang merupakan peninggalan “dosa” pemerintahan sebelumnya.
“Ini memang kegagalan pemerintahan lama, tapi sebagai bupati dan wakil bupati pilihan rakyat, ini adalah resiko dan tantangan bagi kami berdua yang harus dihadapi dengan tegar dan semangat untuk bangkit dan berubah,” kata Joune Ganda kala itu.
Terlepas dari “bayangan cara-cara dan dosa lama” warisan pemerintahan sebelumnya, paling tidak JG-KWL mulai menunjukkan “daya kejut” yang tercermin adanya kemajuan, perubahan polarisasi kinerja dan prestasi.
Paling tidak saat ini mata pemerintah pusat mulai terarah pada potensi SDM dan SDA Kabupaten Minahasa Utara, di antaranya mendukung Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang sebagai treager kebangkitan ekonomi pada masa pandemi saat ini.
Bahkan berkat keseriusan dan tangan dingin khusus bidang pariwisata misalnya, Joune-Kevin berhasil membawa empat desa di Minut berhasil meraih penghargaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif beberapa waktu lalu.
“Penghargaan ini bukan prestasi kami berdua saja, akan tetapi hasil kerja keras OPD terkait dan dukungan masyarakat,” ujar Ketua DPD GABSI Sulut itu.
Dengan potensi kemapanan dan pengalaman JG-KWL dalam banyak hal, harusnya memasuki delapan bulan laju pembangunan dan sistem pemerintahan harusnya sudah terlihat dalam berbagai aspek, meskipun belum signifikan.
Ironisnya, yang terjadi justru di luar ekspektasi publik.
Sejak JG-KWL memimpin Minut, sejumlah kebijakan strategis yang keliru penerapannya, sebut saja pelantikan “kepala sekolah fiktif” yang menyebabkan “kegaduhan lokal” bahkan sampai jadi isu nasional yang dirilis oleh berbagai media cetak, online hingga stasiun TV nasional.
“Kecerobohan” pimpinan OPD terkait ini sempat menjadi perbincangan dan spekulasi publik serta tranding topik selama beberapa pekan.
Sontak saja, atas keteledoran itu yang tercipta di tengah publik sudah pasti akan berujung pada mempertanyakan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Minut sebagai pucuk pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam pemerintahan ini, dalam menetapkan kebijakan dan pengawasan umum terhadap penerapan aturan.
Gimana dengan OPD terkait, harusnya persoalan di atas tidak perlu terjadi lagi di pemerintahan JG-KWL sosok pemimpin yang smart, transparan dan profesional yang memilki integritas dan kapabilitas teruji dan latar belakang pendidikan yang mumpuni itu.
Atas kegaduhan itu, pimpinan OPD yang paling bertanggung dan terkait harusnya bekerja cepat dan tepat agar persoalan dan polemik itu tidak menjadi opini liar.
Yang terjadi saat ini semua pejabat terkait menunggu petunjuk dan perintah dari bupati dan wakil bupati?.
Masih terjadinya ketimpangan dan ketelodoran pelaksanaan roda pemerintahan, di satu sisi karena kabinet baru dengan gaya kepemimpinan yang baru, namun di sisi lain fakta yang ada, jajaran Pemkab Minut saat ini masih sebagian besar pejabat pimpinan OPD adalah “loyalis” pemerintahan sebelumnya.
Terpampang nyata di mata publik Minut, roda pemerintahan sebelum JG-KWL berjalan secara serabutan dan diwarnai kebijakan yang “asal ibu senang “dan” ini petunjuk ibu” serta aroma KKN yang sangat kental dan tersentral.
Padahal kabinet JG-KWL saat di isi oleh para birokrat senior di Minut, yang notebene mengetahui persis tentang sistem dan tata kelolah pemerintah (termasuk penyebab Pemkab Minut menerima penilaian opini Tidak Wajar dari BPK Provinsi Sulut).
Apakah predikat “memalukan” yang diwarnai dengan skandal pelanggaran hukum yakni penyelewengan keuangan yang menyebabkan eks bupati dan sejumlah “kroni-kroninya” terjerat hukum dan dipenjara itu, harus terjadi lagi pada pemerintahan JG-KWL?
Sebagai seorang jurnalis yang mengikuti secara seksama perjalanan politik sejak awal sebelum Joune-Kevin dilantik, kedua kader muda berbakat PDI Perjuangan ini dalam visi-misinya secara jelas dan lengkap program kerja strategis menuju satu perubahan untuk Kabupaten Minut.
Namun, yang sepertinya mimpi besar Joune-Kevin memajukan Minut, masih terganjal pada kemampuan dan kemauan pemimpin OPD dan jajaran pemerintahan hingga di tingkat desa sekalipun, untuk mengikuti “gerak cepat” dan komitmen moral sang Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Yang pasti, bercermin dari banyak ketimpangan dan kinerja yang masih jauh dari harapan, maka bupati dan wakil bupati harus “lebih berani “dan” lebih tegas” lagi sehingga hal itu tidak menjadi hambatan penjabaran visi-misi untuk menuju Minut yang lebih maju, berdaya saing dan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
Dalam komposisi Kabinet JG-KWL yang ada saat ini mayoritas dipimpin “pemain lama”, maka yang patut diwaspadai adanya manuver dengan melalukan strategi “kontraksi” yang cenderung melahirkan keresahan dan kegaduhan, dimana sasarannya akan menggerus popularitas dan simpatik publik terhadap komitmen JG-KWL dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun Minut dari berbagai aspek hingga tahun 2024 mendatang, dimana pada hari ini menapaki usia ke-18 tahun.
Kita ketahui bersama, dalam satu bulan terakhir ini, sejumlah OPD menjadi sorotan publik dan perhatian khusus Bupati Joune Ganda agar sesegera mungkin memperbaiki kinerja, di antaranya Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) terkait kisruh penempatan kepala sekolah, Dinas Kesehatan soal program vaksinasi yang masih jauh dari target serta Dinas Kominfo yang masih lemah soal pencitraan kinerja pimpinan serta terkesan lamban melakukan kontra opini dan mencermati opini publik yang berkembang terkait pro-kontra penyelenggaraan roda pemerintahan serta kebijakan yang diterbitkan.
Menuju satu tahun memimpin Minut dan HUT ke-18, saya dan kita semua tetap mencoba untuk beroptimis dan menaruh harapan penuh kalau duet cerdas dan sosok milenial Joune Ganda-Kevin Wiliam Lotulung akan semakin berlari kencang dengan menjunjukan rentetan “daya kejut” baru yang menjadikan Kabupaten Minahasa Utara terdepan di Sulut, semakin di apresiasi oleh pemerintah pusat yang selalu mengedepankan proses dan progres pembangunan berbasis kerakyatan.
Pada momentum HUT Minut ke-18 ini, kita perlu mengingatkan serta mendorong Bupati Joune Ganda selaku top eksekutif Pemkab Minut untuk terus memacu kinerja jajarannya, menjaga harmonisasi dengan Pemprov Sulut serta membangun sinergitas dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bagi pimpinan OPD yang masih senang dengan gaya lama dan cenderung menjadi “duri dalam daging” maka ketegasan Bupati untuk me-resulfe adalah menjadi jawaban dan pilihan akhir.
Sementara itu, insan pers sebagai salah pilar pembangunan, harus mampu memainkan peran sebagai sarana informasi; harus mumpuni, dalam arti mampu menyajikan ulasan berita yang informatif dan aktual, jangan terkesan mencari-cari kesalahan yang pada hakekatnya salah kaprah dan terkesan tendesius.
Bisa kritis tapi tidak anarkis.
Pada prinsipnya, pemerintah JGKWL harus tampil elegan dan profesional, serta memberi bukti nyata pembangunan di masyarakat.
Saya dan masyarakat Minut yang mendambakan perubahan dan kemajuan, akan menantikan “daya kejutmu” Pak Bupati Joune Ganda dan Pak Wakil Bupati menuju MINUT TANGGUH, MINUT HEBAT!
(***)
