Jakarta – Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Generalized System of Preferences (GSP) Hortikultura digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Senin (24/2/2020), di Jakarta.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Dr Jerry Sambuaga.
Sejumlah petinggi negara turut hadir dalam rakor ini, diantaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan dan Direktur Perundingan Bilateral Ni Made Ayu Marthini.
Usai Rakor, Jerry Sambuaga mengatakan, Rakor terkait GSP ini penting karena berhubungan dengan ekspor impor dan potongan bea yang tentu akan memberi keuntungan bagi negara yang memiliki program ini.
Jerry menambahkan, terkait status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, tidak menjadi faktor yang mempengaruhi GSP.
Seperti diketahui, Amerika Serikat lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara- negara berkembang lalu memasukkannya sebagai negara maju.
“Status yang diberikan US kepada RI dari negara berkembang secara status sudah meningkat. Tidak ada hubungannya dengan fasilitas penerimaan GSP,” ujar Jerry Sambuaga.
Diketahui, GSP adalah kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.
Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.
“GSP kita positif, bagus,” kata Jerry.
(***/srisurya)