Depok—Menjadi anggota DPRD harus berani menentang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Terutama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Bothin anggota DPRD harus berani.
“Jangan hanya diam, kami (DPRD Kota Depok-red) setiap pembahasan APBD atau pembahasan program selalu bersitegang dengan Pemkot jika ada hal yang kami anggap tidak pro rakyat,” kata Bothim ketika menerima kunjungan Nurdin Duke Cs di ruang Banmus Kantor DPRD Kota Depok, Rabu (3/7).
Contoh kasus menurut Bothim, pembahasan KUAPPAS sampai saat ini deadlock karena ada kebijakan yang dijalankan walikota tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. “Sebelumnya kami bersama walikota menyepakati sembilan kebijakan tapi kenyataanya dalam KUAPPAS ada dua belas kebijakan. Dan itu yang kami pertanyakan dan meminta pertanggungjawaban sehingga harus deadlock,” katanya.
Tak hanya itu, masalah pelaksanaan proyek, pihaknya lebih cenderung memberdayakan masyarakat daripada menggunakan jasa kontraktor. “Kalau proyek nilainnya hanya ratusan juta, itu kami berikan kepada masyarakat untuk mengerjakannnya, entah itu penunjukan langsung atau tender. Tapi jika nilainnya sudah miliaran dan kami nilai itu perlu menggunakan kontraktor baru diserahkan ke kontraktor,” katanya.
Dengan demikian menurutnya, proyek pembangunan dilapangan dirasakan langsung masyarakat dan masyarakat juga merasa memiliki. Karena masyarakat tidak akan peduli soal pembangunan jika semua dikerjakan pemerintah, tapi jika masyarakat yang mengerjakan langsung maka akan lebih nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, kunjungan Nurdin Cs ke DPRD Kota Depok ini terkait study komparasi ke DPRD Kota Depok tentang cara mengukur, menilai dan menghitung realisasi pelaksanaan APBD tahun 2012. Dimana kunjungan ini diikuti Sumisan Sundana, Ahmad Syafrudin Ila, Yondries Kansil, Shirley Pangau, Grety Mandey, Laode Sumaila dan Nely Worontikan.(enk)
