Aksi unjuk rasa tuntut tuntaskan dugaan korupsi di Minahasa Selatan
Amurang – Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Minahasa Selatan (Minsel) di warnai aksi demontrasi yang menamakan Gerakan Bersama Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) di halaman kantor bupati Minsel.
Berikut ini tuntutan Gebrak Minsel;
• Penyelesaian kasus suap anggota DPRD Minsel tahun 2007 yang dikenal Desember Gate.
• Usut kasus, renovasi gedung kantor bupati Minsel tahun 2011-2013 diduga telah terjadi korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan tender.
• Ijin pertambangan di Minsel diduga banyak penyelewengan, yakni disinyalir suap ijin pertambangan dan diduga sengaja menutupinya.
• Pembangunan rumah dinas bupati Minsel, disinyalir banyak kejanggalan, mulai dari proses tender sampai penetapan pemenang. Pelaksanaan tidak sesuai persetujuan APBD, terkait pergeseran anggaran.
• Pembangunan pagar rumah dinas bupati Minsel, terkesan menghamburkan uang rakyat.
• Pengadaan kendaraan dinas di Dinas PU Minsel, disinyalir tidak tertata dalam APBD.
• Dinas Penidikan pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minsel, rehab sekolah disinyalir banyak yang tidak beres, mementingkan jalan-jalan keluar negeri dari pada menghadiri Hardiknas dan UN.
• Dinas Keuangan Minsel, dinilai tidak becus mengelola keuangan daerah, dampaknya setiap tahun pembahasan APBD tidak tepat waktu.
• Sertifikasi guru belum direalisasikan tahun 2011-2012
• Pengadaan alat kesehatan di RSUD Amurang dinilai kurang jelas
• Pengangkatan Penjabat hukum tua Desa Kilometer Tiga, Amurang dinilai tidak sesuai prosedur.
“Hal inilah yang membuat kami rakyat Minsel yang tergabung dalam Gebrak Minsel melakukan gerak maju untuk menentang perbuatan yang kami yakini tidak benar dimata hujum. Untuk itu perlu keseriusan penegak hukum penyelesaikan perkara hukum agar jelas di mata masyarakat,” tandas Niko Lonteng, dibenarkan Hens Ruus penanggung jawab unjuk rasa di kantor bupati Minsel, selasa (20/5/2014). (sanlylendongan)
