Manado, BeritaManado.com — Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey, menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda pertanggung jawaban APBD 2022 dan Ranperda PT Jamkrida.
Steven nengungkapkan, pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
“Kami telah memprioritaskan penggunaan anggaran membuat kegiatan yang kontribusi terhadap pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wakil Gubernur Senin, (3/7/2023) pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut.
Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda pertanggung jawaban APBD 2022.
Melalui APBD tahun 2022 pihaknya telah mengalokasikan dana untuk membangun sektir strategis yakni peningkatan infrastruktur, kesehatan pendidikan, pertanian, pariwisata, serta sektor ekonomi lainnya.
“Serta memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan kerja,” sambung Steven.
Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp3.726.578.804.936 atau 95,65% dari anggaran Rp3.896.225.159.207.
“Untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3.858.758.102.783 atau 92,59% dari anggaran Rp 4.167.727.804.692” tambah Steven.
Steven mengungkapkan, berbagai program dan proyek yang dijalankan dengan dana APBD tahun 2022 telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulut.
“Dalam kurun waktu tersebut, kami berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Steven.
Pemerintah Provinsi Sulut juga telah melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran demi memastikan akuntabilitas yang tinggi.
“Peran dan kontribusi DPRD Provinsi Sulut dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan,” ucap Steven.
Melalui berbagai masukan dan saran bernilai konstruktif yang diberikan oleh DPRD, sangat berarti bagi kami dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah sehingga, pemerintah Provinsi Sulut mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kesembilan kalinya, secara berturut-turut.
“Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana publik. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, khususnya melalui kesempatan ini terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 untuk segera dirampungkan dan ditetapkan bersama,” tegas Steven.
Penjelasan Gubernur trntang Ranperda PT Jamkrida.
Ranperda Penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sulut, menjadi sebuah pembahasan yang cukup alot untuk dibahas dan ditetapkan.
Menurut Steven, hal itu dikarenakan setiap butir regulasi peraturannya harus dipersiapkan secara matang dan detail.
“Jangan ada yang saling merugikan. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, PT Jamkrida Sulut mampu menjawab sinergitas dan amanah yang diberikan Pemprov untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah,” ucap Steven.
Lanjut Steven dalam penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sulut merupakan langkah yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
“Dalam rangka meningkatkan peran PT Jamkrida Sulut sebagai lembaga penjaminan kredit yang handal dan berkompeten, kami berencana untuk menyuntikkan modal ke dalam perusahaan ini,” terang Steven.
Dia menuturkan bahwa, tujuan utamanya adalah untuk memberikan dorongan dan dukungan finansial yang lebih kuat kepada perusahaan ini, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Sulut.
Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam
menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun, seringkali mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.
PT Jamkrida Sulut memiliki peran krusial dalam memberikan jaminan kredit dan memfasilitasi akses keuangan bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang dengan melakukan penyertaan modal ke PT Jamkrida Sulut.
Melalui PT Jamkrida, pemerintah berharap dapat memberikan stimulus positif bagi iklim investasi di daerah sehingga dapat menarik lebih banyak investasi yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kami telah melakukan kajian dan evaluasi yang komprehensif terkait Ranperda ini, termasuk analisis keuangan dan risiko yang terkait. Kami yakin bahwa penyertaan modal ini akan memberikan hasil yang positif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi
PT Jamkrida Sulut dan masyarakat Sulut secara keseluruhan,” tegas Steven.
Wakil Gubernur juga optimis bahwa, dalam pelaksanaan Ranperda tersebut, pihaknya akan tetap berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.
(Erdysep Dirangga)
