Manado – Merumuskan haluan negara yang baru MPR-RI bekerja-sama dengan Kesbangpol Sulut menggelar Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan tema: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN di Hotel Aryaduta Manado, Rabu dan Kamis (12-13/4/2017).
Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, salah-satu peserta yang diundang pada acara yang dihadiri 4 anggota MPR-RI termasuk Wakil Ketua MPR-RI, EE Mangindaan, memberikan buah pikiran dalam bentuk paper kecil untuk indikator pertanyaan: Kebijakan dan instrumen apa seharusnya ditetapkan negara agar terwujud kehidupan bangsa yang mencerdaskan? Kebijakan dan instrumen apa yang perlu dirumuskan dalam meningkatkan peran negara untuk ketertiban dunia?
Ini tulisan buah pikiran Taufik Tumbelaka untuk pertanyaan: Kebijakan dan instrumen apa seharusnya ditetapkan negara agar terwujud kehidupan bangsa yang mencerdaskan? Kebijakan dan instrumen apa yang perlu dirumuskan dalam meningkatkan peran negara untuk ketertiban dunia?
Judul: Indonesia Menjawab Tantangan Dunia
Indonesia sebagai negara mempunyai perjalanan dinamika sosial dan politik internal, berbeda jika ingin dibandingkan dengan negara lain. Sebagai negara yang kaya pulau, suku, bahasa dengan aneka ragam adat istiadat membentuk keunikan tersendiri dalam perjalanan dinamika sejarahnya. Namun sebagai salah satu negara yang harus berinteraksi dengan negara sahabat lainnya, maka Indonesia akan menghadapi dinamika umum yang relatif sama dengan negara lain yaitu intervensi pengaruh global yang harus disaring secara tegas agar tidak mengganggu ke-Indonesia-an yang menjadi kekuatan sebagai Negara.
Derasnya pengaruh global di tengah semakin canggihnya media informasi tentunya menjadi tantangan besar bagi Indonesia, perlu kebijakan dan langkah strategis yang tegas sebagai konsekwensi logis guna mempertahankan identitas Negara. Untuk itu Indonesia harus berani membenahi kealpaan masa lalu yang menjadi salah-satu penyebab perjalanan kita sebagai satu negara dirasakan kurang bisa meraih pencapaian tertinggi jika dibandingkan potensi SDM dan SDA yang menjadi keuntungan kita.
Salah-satu yang terlupakan dan terlewat mulai dari rezim Soekarno, rezim Soeharto serta era reformasi adalah pembangunan politik. Tidak sedikit negara yang dianggap maju berhasil mengambil peran besar di kancah dunia di karenakan melakukan pembangunan politik internal secara khusus dan disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik mereka.
Pembangunan politik telah menjadi variabel penting dalam pembangunan dan pertumbuhan sebuah negara, jika varibel ini di seriusi maka yang akan di peroleh identitas nasional dan juga kesamaan persepsi serta semangat kesatuan langkah diatas perbedaan sebagai bagian dari efek domino positifnya. Untuk itu ada baiknya Indonesia membuat kebijakan khusus dalam pembangunan politik, memperkuat pendidikan dini tentang sejarah, kebangsaan dan demokrasi sebagai bagian dari fondasi umum dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penguatan akan pemahaman ideologi, kearifan lokal dan lainnya merupakan bagian dari ke-Indonesia-an yang dapat memperbaiki kehidupan sosial dan politik Indonesia, karena berangkat dari sana akan semakin kuat “gambar” perilaku sosial dan khususnya perilaku politik yang muaranya pada perilaku dalam bingkai etika. Etika politik adalah salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan, karena faktanya di negara berkembang seperti Indonesia, perilaku politik dari para oknum menjadi momok atau biang kerok yang mengganggu tatanan sosial dan politk negara.
Strategi penguatan yang paling cepat dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, perlu kajian khusus dan mendalam untuk beberapa mata kuliah yang selama ini diberikan pada awal masa studi di perguruan tinggi untuk diberikan ditingkatan yang lebih dini.
Beberapa mata kuliah seperti Pengantar Ilmu Sosiologi, Pengantar Ilmu Ekonomi, Pengantar Ilmu Politik dan lainnya, tampaknya dapat diberikan kepada para siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pembekalan warga negara yang berbentuk pengenalan, pemahaman dan penghayatan akan ke-Wawasan nusantara-an menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara karena ini bagian dari penguatan fondasi bukan hanya untuk menghadapi dinamika internal namun terlebih khusus menghadapi dinamika eksternal.
Menghadapi kondisi dinamika eksternal atau politik dunia, identitas nasional menjadi syarat mutlak jika Indonesia tidak ingin menjadi sekedar pelengkap penderita, sebagai negara yang memiliki potensi yang relatif lengkap, Indonesia dapat mengambil beberapa pilihan alternatif politik, yaitu politik bebas aktif semacam non-blok yang pernah diambil sebagai kebijakan luar negeri namun ada juga pilihan menarik lainnya jika Indonesia mau mempersiapkan situasi dan kondisi internalnya dengan baik, yaitu berperan menyeimbangkan kekuatan politik dunia.
Idealnya sebagai negara besar dalam arti negara dengan potensi SDM dan SDA serta geografi yang sangat bagus, sudah seyogyanya Indonesia mengambil posisi maksimal dalam pergaulan dunia, yaitu sebagai pendulum kekuatan dunia. Hal ini sangat memungkinkan dikarenakan perkembangan kedepannya konstelasi politik dunia akan menguntungkan Indonesia, untuk itu perlu langkah strategis dan tegas guna mengantisipasi peluang kedepan.
Salam hormat, Taufik M Tumbelaka
Baca juga:
- Diskusi bersama MPR-RI: Pemerintah Provinsi tidak Membutuhkan SKPD
- Ini Fenomena Pembangunan Era Reformasi yang Terungkap di Diskusi bersama MPR-RI
