
Manado, Berita Manado.com — Badan anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Sulut pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut.
Anggota DPRD Provinsi Sulut Boy Tumiwa dalam penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Provinsi Sulut mengungkapkan dimana, pemerintah dan DPRD telah menerima dan menyetujui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
“DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menyetujui Ranperda APBD tahun 2024, dengan memperhatikan sejumlah catatan penting yang tercatat dalam pembahasan di badan anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Boy Senin, (13/11/2023) pada rapat paripurna di ruang rapat DPRD Sulut.
Adapun beberapa hal yang menjadi catatan dari badan anggaran DPRD setelah pembahasan bersama dengan TAPD, antara lain:
- Untuk pendapatan pada APBD tahun 2024 sebesar Rp 3.905.319.788.596,-
-Anggaran belanja APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar RP 3.616.277.183.348,- - Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar RP 35.000.000.000,-
- Pembiayaan sebesar RP. 324.042.605.248,-.
- Mengharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan pendapatan asliera dah (PAD) dengan menggali setiap sektor yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan.
-Mengharapkan kinerja yang optimal dari perangkat daerah yang berperan sebagai pengumpul PAD. di sisi lain, perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap perangkat daerah terkait, guna mendukung terciptanya kinerja yang optimal. - Penetapan target pendapatan harus realistis, dengan melakukan perhitungan yang akurat dan pengkajian yang lebih dalam, guna tercapainya apa yang diharapkan.
- Perencanaan anggaran harus disusun sebaik mungkin agar bisa berjalan dengan baik.
- Postur APBD tahun anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan undang-undang terkait wajib belanja.
- Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk alokasi anggaran di dinas sosial, karena sektor ini bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. juga dapat dianggarkan bantuan sosial sebagai persiapan untuk kemungkinan terjadinya bencana alam.
- Fenomena el nino yang cukup panjang mengakibatkan kekeringan hampir di seluruh daerah Sulawesi Utara, dan berdampak pula pada hasil panen yang tidak maksimal dan mengakibatkan petani mengalami kerugian. maka diharapkan pemerintah
mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bor air / sumur bor di daerah manado, desa sinisir dan desa ritey minahasa selatan, serta di beberapa daerah sulawesi utara yang membutuhkan, juga pembangunan bak air khusus di daerah modoinding untuk ketersediaan air bersih. - Pemberian bantuan untuk rumah-rumah ibadah yang ada.
- Mengharapkan perhatian pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur jalan antara lain pembangunan jembatan di desa ponompiaan ke desa ikarat kecamatan dumoga, pembangunan jalan/jembatan di desa jiko belanga bolaang mongondow timur yang terisolir, serta perbaikan jalan yang menghubungkan antara du moga dan lolak.
- Perbaikan jalan mopolo – kalait, jalan poigar – durian, serta jalan pinaling, perbaikan jembatan tatapaan dan jalan kebun motoling.
- Bantuan perbaikan jalan di daerah kepulauan, antara lain jalan yang menghubungkan ulu dan ondong kepulauan sitaro, jalan kalongan – musi, jalan kalongan – lirung, jalan sere – kolongan kepulauan talaud, dan beberapa ruas jalan di kepulauan sangihe, termasuk di dalamnya jalan persekolahan di desa kahakitang kecamatan tatoareng.
- Mengharapkan perhatian pemerintah untuk pembangunan talud sungai ranoyapo, pemecah ombak di matani tumpaan dan tatapaan, serta pembuatan tanggul untuk rumah warga yang dekat dengan bantaran sungai di daerah ongkaw.
mengharapkan adanya anggaran perbaikan asrama mahasiswa sam ratulangi di bandung yang sudah rusak bahkan membahayakan nyawa.
diharapkan pemerintah memberikan perhatian terhadap aset provinsi, juga memberikan kejelasan / kepastian status kepemilikan aset jalan utama kawaangkoan ke kanonang. - Adanya perhatian pemerintah di bidang pertanian. target pemerintah pusat yaitu menjadi negara swasembada pangan. terkait hal tersebut, maka diharapkan tidak adanya pemotongan anggaran di dinas pertanian, dan di dalamnya, dinas pertanian dapat juga mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan bibit, dan pupuk yang belum terpenuhi di daerah sulawesi utara.
-Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anggaran yang ada di dinas kehutanan, karena berhadapan langsung dengan pengawasan dan pengamanan hutan daerah.
mengharapkan agar restrukturisasi pinjaman pemulihan ekonomi nasional (pen) provinsi sulawesi utara dapat disetujui oleh menteri keuangan.
Meski demikian, melalui laporan badan anggaran DPRD yang disampaikan oleh anggota DPRD Boy Tumiwa, DPRD juga menyampaikan menyampaikan terima kasih serta apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah bersinergi melakukan pembahasan bersama DPRD.
“Terima kasi serta apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada bapak Gubernur Olly Dondokambey dan wakil gubernur Steven Kandouw bersikap responsif dan kooperatif dalam memberikan masukan, data dan informasi sehingga badan anggaran DPRD bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara dapat menyelesaikan pembahasan dengan cepat dan tepat, singkat, berlandaskan norma dan aturan perundang- undangan yang berlaku,” ungkap Boy.
(Erdysep Dirangga)