Ratahan – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Djein Leonora Rende, menggelar reses kedua Tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).
Adapun agenda reses DPRD Provinsi Sulut yang merupakan tugas Legislator Sulut di luar masa sidang ini, di mulai sejak 5 September hingga 12 September dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Djein Leonora Rende menggelar reses di enam titik yang tersebar di empat kecamatan di Mitra, yakni Ratahan, Ratahan Timur, Tombatu, dan Touluaan.
Sementara itu, Legislator Sulut daerah pemilihan (dapil) Minsel-Mitra ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban pihaknya, guna menyerap aspirasi masyarakat.
“Namun untuk reses di masa pandemik COVID-19 terbatas dan saya memohon maaf karena tidak ada dialog langsung, guna mendukung upaya pencegahan,” ungkap Srikandi PDI Perjuangan.
Walau demikian dirinya mengatakan bahwa hal ini tidak menghalangi maksud dan tujuan untuk agenda reses tersebut.
“Walau begitu, kami tetap menerima aspirasi ini secara tertulis dari Camat yang tentu sebelumnya sudah terlebih dahulu dibahas di tingkat kelurahan dan desa,” pungkasnya.
Ditambahkannya, aspirasi ini nantinya akan dibuat dalam bentuk laporan yang selanjutnya dimasukkan ke pimpinan DPRD, kemudian di rekomendasikan ke Pemerintah Provinsi Sulut.
“Saya juga pasti akan mengawal apa yang jadi aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Mitra. Bahkan nantinya kalau ada proposal berkaitan dengan bidang kami, seperti untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa dimasukkan,” jelas Sekretaris Komisi Dua DPRD Sulut ini.
Sebab menurutnya, di masa pandemik ini pemerintah mengadakan refocusing anggaran dan difokuskan untuk bidang kesehatan, pertanian, dan UKM.
“Bersama Pemerintah Provinsi Sulut, kami juga sudah melaksanakan pelatihan untuk pelaku UMKM di Mitra. Sebab UMKM memang menjadi perhatian pemerintah sehingga banyak bantuan diberikan,” ujarnya.
Selain menerima aspirasi, menjadi tugas pihaknya dalam pengawasan, guna melihat secara langsung kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
“Pengawasan akan program yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan keuangan, di antaranya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya juga terus kami lakukan,” tutupnya.
(Jenly Wenur)