Manado, BeritaManado.com — Fenomena bacaleg ‘impor’ yang menghiasi daftar caleg sementara (DCS) DPR RI Dapil Sulut, terus mendatangkan kritik dari berbagai kalangan.
Hal ini dinilai sebuah kemunduran dalam demokrasi.
Pengamat Sosial dan Politik, Mahyudin Damis, sangat heran dengan dominasi bacaleg ‘impor’ itu.
Mahyudin mengaku bingung, bagaimana pertimbangan parpol sehingga dengan gampangnya memakai orang luar yang notabene tidak dikenali warga Sulut.
“Ini pesta demokrasi, perintah konstitusi bukan sekadar ikut-ikutan. Bagaimana rakyat mau pilih kalau calegnya impor,” kata Mahyudin, Rabu (23/8/2023).
Lebih parah lagi, kata dia, bacaleg ‘impor’ itu tidak punya kontribusi sama sekali bagi pembangunan Sulut, namun tiba-tiba hadir.
Mahyudin tidak yakin kedepan bacaleg ‘impor’ bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulut, sebab persoalan di dapilnya sendiri tidak dipahami.
“Bagaimana mau suarakan keluh kesah warga kalau tidak pernah datang di Sulut. Ini bahaya,” tegas Dosen Antropologi Fisipol di Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Mahyudin prihatin dengan fenomena tersebut.
Ia melihat permasalahannya karena parpol semakin banyak.
Padahal, lanjut Mahyudin, dalam sistem presidensial tidak cocok dibarengi dengan membludaknya peserta pemilu.
“Dampak negatifnya ya begini. Parpol kesusahan cari figur caleg, apalagi harus memenuhi kuota perempuan,” kritiknya.
Mahyudin juga menyinggung bacaleg orang Sulut, namun berdomisili di tempat lain.
Dikatakan, sah-sah saja jika ingin membangun daerah lewat jalur legislatif.
Apalagi untuk mereka yang punya kontribusi nyata dalam pembangunan Sulut meskipun lama tinggal di luar.
“Tapi jangan nanti ingat Sulut, pas ada kepentingan di Pileg saja. Pencitraan sana-sini, tapi dahulu kala entah ada di mana,” bebernya.
Hal senada juga diungkapnya Dosen Kepemiluan Unsrat Manado, Ferry Liando.
Menurut Ferry, jika ada warga Sulut tapi sudah lama menetap di luar daerah dan menjadi calon, masih dimungkinkan walaupun sebenarnya bermasalah, apalagi minim reputasi.
